JAKARTA RAYA – Banyaknya posisi kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat perhatian serius dari Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono. Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu menyoroti keterlambatan pengisian jabatan di berbagai pos pemerintahan yang hingga kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
“Formasi ASN 2025 saat ini tinggal di tahap penempatan. Proses seleksi dan penyesuaian sudah hampir selesai,” ujar Mujiyono kepada wartawan, Senin (7/1/2025).
Menurut politisi senior yang telah empat periode duduk di DPRD DKI Jakarta tersebut, seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) menjadi syarat utama untuk memastikan kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi posisi strategis.
Ia juga menyoroti masalah ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan pangkat yang dialami banyak Aparatur Sipil Negara (ASN). “Banyak ASN lulusan S1, tetapi masih berada di level staf. Proses seleksi dan penyesuaian ini penting agar kinerja lebih optimal,” jelasnya.
Mujiyono memperingatkan bahwa lambatnya pengisian posisi kosong ini dapat berdampak serius. Salah satu efek yang dikhawatirkan adalah meningkatnya pengangguran yang memicu kriminalitas di masyarakat.
“Pengangguran yang tinggi bisa meningkatkan risiko kriminalitas. Hal ini seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan nasional,” tegasnya.
Selain mempercepat penempatan ASN, Mujiyono mengusulkan agar pemerintah lebih memfokuskan anggaran pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menciptakan lapangan kerja.
“Solusinya bukan hanya soal jabatan pemerintahan. Dukungan terhadap UMKM harus diperbesar untuk menyerap tenaga kerja dan menurunkan tingkat kriminalitas,” tambahnya.
Ia berharap proses penempatan ASN segera rampung agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, ia mendorong adanya sinergi antara kebijakan nasional dan daerah dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. (hab)
Tinggalkan Balasan