JAKARTA RAYA – Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menyebut insiden penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS sebagai bentuk “terror signaling”, yakni strategi kekerasan yang tidak hanya bertujuan melukai korban, tetapi juga mengirim pesan intimidasi kepada publik luas.

Dalam keterangannya pada Jumat (20/3), Alip menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus dilihat melampaui kerangka kriminal biasa. Menurutnya, serangan ini merupakan bentuk kekerasan yang diproduksi sebagai pesan politik, di mana korban dijadikan medium untuk menyebarkan rasa takut kepada masyarakat, khususnya mereka yang bersuara kritis.

Ia menjelaskan, penggunaan air keras bukanlah metode yang netral, melainkan bagian dari pola kekerasan yang dirancang untuk menimbulkan dampak jangka panjang. Luka permanen yang dihasilkan menjadi simbol visual yang terus hidup di ruang publik, memperkuat efek psikologis dan menciptakan ketakutan yang meluas.

Dalam konteks tersebut, korban tidak lagi diposisikan sebagai individu semata, tetapi sebagai representasi kelompok masyarakat sipil yang aktif mengawasi kebijakan negara. Alip menilai, pesan intimidasi ini menyasar spektrum kritik yang luas, mulai dari isu demokrasi dan HAM hingga kebijakan strategis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), tata kelola Koperasi Merah Putih, hingga proyek Badan Otoritas Pariwisata (BOP).

“Target sebenarnya bukan satu orang, melainkan seluruh ekosistem kritik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Alip menyoroti waktu kejadian yang dinilai tidak kebetulan. Momentum menjelang Idul Fitri, menurutnya, dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi komunikasi kekerasan, ketika perhatian publik terpecah oleh arus mudik dan euforia hari raya. Dalam situasi tersebut, isu kekerasan berpotensi cepat meredup, namun efek intimidatifnya tetap bertahan di masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa praktik semacam ini berpotensi berkaitan dengan cara pandang keliru terhadap stabilitas kekuasaan. Jika kekerasan digunakan sebagai alat menjaga stabilitas, hal tersebut justru merusak legitimasi negara dan mencederai prinsip demokrasi.

Alip pun mendorong Presiden untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum evaluasi terhadap aparat dan sistem keamanan, agar tidak memberi ruang bagi kekerasan sebagai instrumen pembungkaman kritik.

Untuk memastikan pengusutan berjalan transparan, IndexPolitica mendesak pembentukan Tim Independen Pencari Fakta (TIPF) yang melibatkan tokoh lintas sektor dengan integritas tinggi. Menurutnya, tanpa mekanisme independen, proses hukum berisiko hanya menyentuh pelaku di lapangan tanpa mengungkap aktor intelektual di baliknya.

“Jika kekerasan dibiarkan menjadi bahasa komunikasi politik, maka yang runtuh bukan hanya rasa aman warga, tetapi juga fondasi negara hukum. Negara tidak boleh kalah oleh pesan teror,” pungkas Alip. (hab)