JAKARTA RAYA – Amanat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga pemenuhan gizi yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia. Kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan produktif berawal dari fondasi gizi yang kuat sejak usia dini.
Di tengah besarnya potensi kelautan yang dimiliki Indonesia, perhatian terhadap peran ikan laut sebagai sumber gizi strategis dinilai masih belum optimal. Padahal, sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang lebih luas dibanding daratan, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang melimpah dan berpotensi menjadi pilar utama pembangunan manusia.
Pendiri Partai Gerindra sekaligus Sekretaris DPD HKTI Daerah Istimewa Yogyakarta, R. Widi Handoko, menilai selama ini laut lebih banyak diposisikan sebagai sumber devisa dan komoditas ekspor daripada sebagai penyangga utama gizi nasional.
“Laut masih lebih sering dipandang sebagai sumber devisa dan komoditas ekspor daripada sebagai penyangga utama gizi nasional,” ujar Widi Handoko, Sabtu (30/5/2026).
Mandat Maritim yang Belum Sepenuhnya Terwujud
Menurut alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut, pembangunan pangan Indonesia selama puluhan tahun masih didominasi perspektif daratan. Ketahanan pangan identik dengan beras, sawah, dan irigasi, sementara sektor kelautan kerap ditempatkan sebagai sektor pendukung.
Padahal, sejumlah negara maritim telah membuktikan bahwa hasil laut dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jepang, misalnya, berhasil menjadikan konsumsi ikan sebagai bagian dari budaya sekaligus instrumen pembangunan kesehatan dan kecerdasan masyarakat.
“Indonesia memiliki potensi yang tidak kalah besar. Namun hingga kini, potensi tersebut belum ditempatkan sebagai agenda strategis dalam pembangunan manusia,” katanya.
Ikan Laut dan Kualitas Kecerdasan Bangsa
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ikan laut mengandung nutrisi penting yang berperan dalam perkembangan otak dan fungsi kognitif. Kandungan asam lemak omega-3, khususnya DHA dan EPA, berkontribusi terhadap pembentukan sel otak, peningkatan daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan belajar.
Selain itu, ikan laut juga kaya protein berkualitas tinggi, vitamin D, vitamin B12, yodium, selenium, dan zinc yang penting untuk pertumbuhan anak serta menjaga daya tahan tubuh.
“Karena itu, kecerdasan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendidikan, tetapi juga kualitas gizi masyarakat. Investasi pada pangan bergizi merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia,” tegas Widi.
Meski demikian, tingkat konsumsi ikan laut di Indonesia dinilai masih belum merata. Masyarakat di wilayah pesisir relatif mudah memperoleh ikan segar, sementara di sejumlah daerah pedalaman akses terhadap ikan laut masih terbatas dan harganya relatif lebih tinggi.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan distribusi, edukasi, serta kebijakan yang menjamin akses masyarakat terhadap sumber protein berkualitas.
Orientasi Ekspor dan Tantangan Pemenuhan Gizi
Widi juga menyoroti orientasi industri perikanan nasional yang masih cenderung berfokus pada pasar ekspor. Berbagai jenis ikan bernilai ekonomi dan gizi tinggi seperti tuna, cakalang, tongkol, dan kakap banyak dipasarkan ke luar negeri.
Menurutnya, negara-negara maju umumnya memastikan kebutuhan gizi masyarakat domestik terpenuhi terlebih dahulu sebelum mengekspor surplus produksinya. Indonesia justru menghadapi paradoks sebagai negara maritim besar yang masih berhadapan dengan persoalan gizi dan kualitas sumber daya manusia.
“Sebagian masyarakat dalam negeri belum menikmati akses yang sama terhadap sumber protein berkualitas tersebut,” ujarnya.
Dukungan terhadap Program Kampung Nelayan Merah Putih
Dalam konteks pembangunan nasional, Widi menyatakan dukungannya terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut bertujuan memperkuat ekonomi biru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kampung nelayan modern yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.
Pemerintah menargetkan operasionalisasi 1.386 kampung nelayan serta pembangunan 1.582 kapal penangkap ikan yang dikelola melalui koperasi. Program itu juga didukung pembangunan fasilitas seperti pabrik es, cold storage, SPBU nelayan, dermaga sederhana, hingga panel surya untuk menunjang aktivitas perikanan.
Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan pembangunan hingga 12.000 desa nelayan selama masa pemerintahan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
“Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi dan budidaya ikan guna mendukung ketahanan pangan serta memenuhi kebutuhan protein anak-anak Indonesia,” jelasnya.
Laut sebagai Fondasi Pembangunan Manusia
Widi menegaskan bahwa Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya untuk membangun generasi yang sehat dan cerdas. Tantangan terbesar adalah bagaimana menempatkan sektor kelautan sebagai bagian utama dari strategi pembangunan manusia.
Menurutnya, konsumsi ikan laut perlu diintegrasikan dalam berbagai program nasional, mulai dari makan bergizi di sekolah, pesantren, bantuan pangan masyarakat, hingga sistem logistik yang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan ikan di seluruh wilayah Indonesia.
“Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menempatkan laut sebagai pusat pembangunan manusia. Ketika ikan laut menjadi bagian penting dari strategi gizi nasional, Indonesia tidak hanya membangun ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat fondasi kecerdasan, produktivitas, dan martabat bangsanya,” pungkas Widi Handoko.
Sementara itu, Wakil Sekretaris DPD HKTI DIY, Yuliantoro, menilai berbagai program prioritas pemerintah saat ini telah berada pada jalur yang tepat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan kampung nelayan yang lebih modern dan produktif. (hab)
Tinggalkan Balasan