LPKAN Apresiasi Evaluasi Program MBG, Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Anggaran di BGN

JAKARTA RAYA – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut secara menyeluruh berbagai dugaan penyimpangan yang mencuat dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, Mohammad Ali, menilai proses pembenahan tata kelola dan pengawasan program MBG perlu dilakukan secara menyeluruh guna memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Menurut Ali, penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak seharusnya berhenti pada pihak-pihak yang telah diperiksa, melainkan perlu diperluas untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

“Dalam program MBG ini kami berharap proses penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh. Jika memang ada pihak lain yang terlibat, maka harus diungkap agar program prioritas pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan,” ujar Ali, Kamis (4/6/2026).

LPKAN juga meminta penyidik mendalami berbagai aspek pelaksanaan program, termasuk mekanisme pengelolaan anggaran, proses penunjukan mitra, hingga hubungan kerja sama dengan yayasan atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan dapur pelayanan MBG.

Selain itu, organisasi tersebut menyoroti pentingnya transparansi dalam proses verifikasi mitra dan pengelolaan sistem digital yang digunakan dalam program. Menurut Ali, sistem yang baik harus mampu menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh pihak yang memenuhi persyaratan.

“Seluruh proses harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” katanya.

LPKAN juga mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk audit terhadap pengelolaan dana, operasional dapur pelayanan, hingga efektivitas distribusi manfaat kepada masyarakat.

Menurut Ali, hasil audit tersebut perlu dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Transparansi diyakini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut.

Lebih lanjut, LPKAN merekomendasikan adanya penguatan pengawasan internal dan eksternal, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau realisasi anggaran dan pelaksanaan program secara berkala.

“Program MBG merupakan program yang sangat penting bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan program ini berjalan bersih, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas Ali.

LPKAN berharap langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program MBG sehingga tujuan peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. (hab)