JAKARTA RAYA- Program- program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti penaggulangan banjir, kesehatan, pendidikan dan pengelolaan sampah yang tengah menjadi fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan bisa menjadi prioritas dalam APBD P 2026 ditengah pengetatan fiskal saat ini.

Untuk bisa merealisasikan program-program tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco berharap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2026 dapat diiringi dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, tambahan pendapatan daerah sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai program prioritas pembangunan Jakarta.

“Harapannya tentu mudah-mudahan ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena masih banyak program prioritas yang membutuhkan pembiayaan,” ujar Basri Baco di sela-sela rapat Banggar DPRD DKI Jakarta, Senin (3/8/2026).

Sekretaris DPD Golkar DKI itu mencontohkan kebijakan pengelolaan sampah yang mulai diterapkan sejak 1 Agustus 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut memerlukan dukungan anggaran yang memadai, termasuk untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

“Semua itu pasti membutuhkan anggaran. Tetapi kembali lagi, sumbernya harus didukung oleh peningkatan PAD,” katanya.

Lebih jauh, Baco juga menyinggung kebijakan insentif bagi kendaraan listrik. Menurutnya, pemilik kendaraan listrik saat ini telah memperoleh berbagai kemudahan, seperti biaya operasional yang lebih hemat dan pengecualian dari aturan ganjil-genap.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada evaluasi terhadap kebijakan pajak kendaraan listrik agar tetap memperhatikan kebutuhan pendapatan daerah.

“Kalau pajaknya juga terlalu rendah, menurut saya kurang adil. Sementara kita masih membutuhkan anggaran besar untuk membangun sekolah, mengatasi banjir, membangun puskesmas, dan program-program lainnya,” ujarnya.

Karena itu, anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jakpus tersebut berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan sehingga masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dapat turut berkontribusi terhadap pembangunan melalui pajak daerah.

“Yang punya mobil berarti kan orang mampu. Bolehlah membantu masyarakat yang kurang mampu lewat pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan,” tandas.(hab)