JAKARTA RAYA – Pakar hukum tata negara Dr. Titi Anggraini, SH, menegaskan bahwa mekanisme seleksi calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden ke DPR harus dimanfaatkan untuk mendapatkan figur terbaik bagi bangsa dan negara, bukan sekadar menjadi formalitas atau ajang kompromi politik.
Menurut Titi, calon Wakil Presiden harus memiliki kapasitas yang memadai untuk mendampingi Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan. Kriteria tersebut mencakup pemahaman luas mengenai hukum ketatanegaraan, pengalaman pemerintahan, integritas, serta kesiapan mental dan keilmuan.
“Pendek kata, calon Wakil Presiden harus memiliki portofolio yang mumpuni dan terkategori lengkap,” ujar Titi di acara Dialog Kebangsaan bersama Yusril Ihza Mahendra di Universitas Indonesia, Sabtu (21/11/2026).
Titi menilai proses seleksi calon Wakil Presiden di parlemen harus berorientasi pada kepentingan bangsa. Karena itu, anggota DPR perlu mengesampingkan kepentingan sektoral maupun preferensi politik kelompok dalam menentukan figur yang akan dipilih.
Ia mengingatkan agar parlemen tidak hanya mengutamakan kandidat dari kalangan politisi, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas, rekam jejak, dan kompetensi calon.
“Para anggota Dewan harus mampu menanggalkan ego sektoral, misalnya lebih memilih calon Wapres dari elemen politisi,” tegasnya.
Untuk menjaga objektivitas proses seleksi, Titi berpandangan mekanisme aklamasi sebaiknya tidak digunakan. Menurut dia, apabila tidak tercapai kesepakatan, pemungutan suara atau voting dapat menjadi mekanisme yang lebih elegan.
“Cara yang elegan, kalau terpaksa harus voting,” ujar Titi.
Pandangan berbeda disampaikan Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati, Agus Wahid. Ia menilai mekanisme voting dalam proses seleksi calon Wakil Presiden di DPR berpotensi menimbulkan persoalan politik.
Menurut Agus, apabila hasil voting lebih menguntungkan kandidat yang berasal dari partai politik pemenang, posisi Presiden dikhawatirkan terpengaruh oleh kompromi dan kepentingan politik di parlemen.
“Mekanisme voting cukup berbahaya. Jika hasil voting dijadikan acuan dan kandidat Wapres yang berunsur partai politik pemenang, maka Presiden seperti dipeta-compromi,” ujar Agus Wahid.
Ia berpandangan bahwa proses seleksi di DPR semestinya diposisikan sebagai pelaksanaan ketentuan undang-undang. Sementara itu, keputusan akhir mengenai calon yang akan mendampingi Presiden tetap berada di tangan Presiden.
“Proses seleksi di parlemen hanyalah menjadi proses mentaati UU. Sedangkan putusan akhir tetap ada di tangan Presiden,” tegasnya.
Agus juga mengingatkan agar Presiden menentukan calon Wakil Presiden berdasarkan kebutuhan objektif negara. Figur yang dipilih, menurut dia, harus memiliki kapasitas dan kompetensi menyeluruh untuk menghadapi berbagai persoalan kenegaraan.
Ia menilai kebutuhan tersebut semakin penting karena kondisi negara saat ini dinilainya sedang menghadapi situasi krisis.
“Presiden harus kembali pada kebutuhan calon Wapres yang memenuhi kriteria komplit itu, sesuai dengan kondisi objektif kenegaraan yang sejatinya sedang krisis,” katanya.
Agus bahkan menilai masyarakat perlu menyampaikan aspirasi apabila hasil seleksi di parlemen menghasilkan kandidat yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan negara.
“Jika hasil seleksi di parlemen tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan negara saat ini, maka rakyat harus bergerak, mendesak Presiden untuk menolak kandidat itu,” ujarnya.
Untuk memperkuat pandangannya, Agus mengingatkan kembali peristiwa ketika Budi Gunawan lolos uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR sebagai calon Kapolri.
Saat itu, penolakan dan desakan dari masyarakat sipil menjadi salah satu faktor yang mendapat perhatian dalam proses pengambilan keputusan. Agus menilai peristiwa tersebut dapat menjadi contoh bagaimana aspirasi publik turut memengaruhi keputusan politik dan kenegaraan.
“Persis yang pernah dilakukan civil society ketika Budi Gunawan lolos fit and proper test di DPR RI sebagai calon Kapolri saat itu. Desakan rakyat terperhatikan. Presiden tidak mendisposisinya,” kata Agus.
Ia menambahkan, penolakan publik terhadap kandidat yang dinilai tidak memenuhi kebutuhan negara dapat menjadi model penyampaian aspirasi masyarakat.
“Saya kira, penolakan publik seperti itu bisa menjadi model,” lanjutnya.
Agus pun meminta Presiden menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam menentukan calon Wakil Presiden dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan upaya pembenahan negara.
“Presiden harus gunakan hak prerogatifnya, untuk kepentingan membenahi negara saat ini,” pungkas Agus Wahid. (Hab)


Tinggalkan Balasan