Ancol Menatap Masa Depan: Antara Ambisi Kota Global dan Hak Warga atas Ruang Publik

JAKARTA RAYA– Di tengah ambisi Jakarta meneguhkan diri sebagai kota global, kawasan wisata Ancol kembali dihadapkan pada sebuah pertanyaan mendasar: mampukah sebuah destinasi wisata tumbuh menjadi pusat rekreasi berkelas dunia tanpa meninggalkan fungsi sosialnya sebagai ruang publik bagi masyarakat?

Pertanyaan itu mengemuka dalam diskusi NGObrolin JAKarta (NGOJAK) yang digelar Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta (LIGA PRO Jakarta) di Sekretariat LIGA PRO Jakarta, Gedung Gondangdia Lama 25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Di hadapan para aktivis, pengamat, dan tokoh masyarakat, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Syahmudrian Lubis, yang akrab disapa Bang Ian, memaparkan arah baru pengelolaan kawasan wisata yang telah menjadi bagian dari perjalanan Jakarta selama puluhan tahun tersebut.

Baginya, Ancol tidak cukup hanya mempertahankan reputasi sebagai destinasi wisata keluarga.

Kawasan ini harus bertransformasi menjadi ekosistem gaya hidup terpadu yang menggabungkan rekreasi, olahraga, budaya, hiburan, hingga aktivitas ekonomi.

Transformasi itu bukan pekerjaan sederhana. Sebab, Ancol berdiri di antara dua kepentingan yang tidak selalu mudah dipertemukan: tuntutan perusahaan untuk tumbuh secara bisnis dan tanggung jawab sosial untuk menyediakan ruang rekreasi yang dapat diakses masyarakat luas.

Sebagai BUMD dengan 72 persen kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta, 18 persen PT Pembangunan Jaya, dan 10 persen publik, Ancol juga berstatus perusahaan terbuka yang harus tunduk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan bursa efek.

Menariknya, menurut Syahmudrian, selama ini perseroan tidak pernah menerima Penyertaan Modal Daerah dari APBD, tetapi tetap menyetorkan dividen kepada pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menjadikan transformasi Ancol memiliki tantangan tersendiri. Perusahaan dituntut semakin efisien, produktif, dan kompetitif, sementara ekspektasi publik terhadap pelayanan dan keterjangkauan kawasan wisata juga terus meningkat.

Membangun pengalaman baru

Manajemen Ancol mulai menata ulang strategi bisnis melalui empat pilar utama, yakni peningkatan margin keuntungan, optimalisasi aset, efisiensi operasional, dan penguatan tiga lini usaha: rekreasi, properti residensial, serta kawasan industri.

Namun, perubahan yang paling mudah dirasakan pengunjung tentu terletak pada wajah kawasan wisata itu sendiri.

Syahmudrian mengungkapkan, manajemen tengah mempersiapkan kehadiran wahana permainan baru berkelas dunia yang belum pernah ada di Indonesia maupun Asia Tenggara.

Bahkan, tim perusahaan telah dikirim ke Amerika Serikat untuk menyeleksi wahana yang akan dihadirkan.

Revitalisasi juga menyentuh sejumlah kawasan. Pasar Seni, misalnya, sedang memasuki tahap tender untuk modernisasi.

Pada Desember mendatang, kawasan tersebut direncanakan diramaikan dengan Christmas Market selama tiga pekan. Kawasan Putri Duyung pun masuk dalam agenda penyegaran.

Tidak berhenti di situ, Ancol juga dipersiapkan menjadi tuan rumah berbagai kegiatan internasional pada tahun mendatang, termasuk kejuaraan dunia World Rallycross (WRX) dan pertemuan organisasi pemuda internasional asal London yang diperkirakan menghadirkan sekitar 10.000 peserta dari 136 negara.

Jika seluruh rencana tersebut terealisasi, Ancol berpeluang memperluas perannya. Bukan lagi sekadar tempat masyarakat menghabiskan akhir pekan, melainkan juga ruang pertemuan internasional yang mempertemukan olahraga, budaya, pariwisata, dan ekonomi.

Wisata bukan hanya soal kemampuan membayar

Di balik ambisi membangun destinasi berkelas dunia, persoalan keterjangkauan tetap menjadi perhatian.

Dalam diskusi tersebut, Syahmudrian menjelaskan bahwa kebijakan mengenai penggratisan seluruh akses Ancol merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham mayoritas.

Penyesuaian tarif juga harus melalui kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menjaga prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Meski demikian, manajemen telah membuka sejumlah akses gratis bagi kelompok masyarakat tertentu.

Penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia, yang jumlahnya disebut mencapai sekitar 4,9 juta jiwa, dapat memasuki kawasan Ancol tanpa membayar tiket masuk dengan menunjukkan kartu disabilitas. Sistem verifikasi otomatis juga tengah difinalisasi bersama Kementerian Sosial.

Fasilitas serupa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan terapi kesehatan di kawasan pantai, termasuk penderita asma dan gangguan pernapasan lainnya, dengan melampirkan rekomendasi dokter.

Wisata religi juga menjadi bagian dari kebijakan inklusivitas tersebut. Pengunjung yang hendak beribadah di Masjid Apung Ancol memperoleh akses masuk gratis pada waktu tertentu, yakni mulai pukul 16.00 WIB hingga malam dan pukul 03.30–04.30 WIB.

Ancol juga memfasilitasi kegiatan keagamaan lintas iman, termasuk ritual Banyu Pinaruh umat Hindu asal Bali.

Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa kawasan wisata dapat memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar tempat hiburan.

Ia juga dapat menjadi ruang perjumpaan sosial, spiritual, dan kebudayaan.

Ketika kepentingan bisnis berhadapan dengan kebutuhan warga

Meski berbagai rencana transformasi mendapat perhatian positif, diskusi NGOJAK juga memperlihatkan sejumlah pekerjaan rumah yang belum selesai.

Bang Sidik mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan bisnis dan keterjangkauan harga bagi masyarakat pesisir.

Pdt. Immanuel Lubis menyoroti harga makanan dan minuman di dalam kawasan Ancol yang dinilai cukup tinggi, terutama bagi rombongan panti asuhan.

Persoalan lingkungan juga tidak luput dari perhatian. Bang Rio, pengamat air tanah, mengingatkan ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, abrasi, serta persoalan kebersihan air pantai.

Baginya, kualitas lingkungan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari ambisi menjadikan Ancol destinasi wisata berkelas internasional.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Syahmudrian menjelaskan bahwa sejumlah aset mangkrak masih terikat perjanjian kerja sama jangka panjang.

Mal ABC, misalnya, menggunakan skema Build-Operate-Transfer (BOT) hingga 2036. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan hukum dan persuasif.

Untuk menghadapi ancaman banjir rob, manajemen berkoordinasi dengan pemerintah terkait pembangunan tanggul laut melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan Giant Sea Wall.

Perseroan juga menggandeng Institut Teknologi Bandung untuk mengatasi persoalan sampah kiriman dari sungai.

Di sisi lain, manajemen mengklaim tidak memungut biaya sewa dari pedagang kecil di kawasan Ancol dan berkomitmen memperketat pengawasan harga serta keamanan pangan.

Bahkan, untuk memperluas akses rekreasi gratis bagi masyarakat, perseroan telah membebaskan lahan di kawasan Marunda, sebelah timur Ancol, yang direncanakan dikembangkan menjadi pantai publik gratis bagi warga Jakarta.

Ancol dan masa depan wisata olahraga

Di antara berbagai gagasan yang muncul, pengembangan wisata olahraga atau sport tourism menjadi salah satu peluang yang patut diperhitungkan.

Direktur Eksekutif LBH Jaringan Rakyat, Ical Syamsudin, S.H., yang ditemui di sela-sela diskusi, menyampaikan dukungannya terhadap arah kebijakan transformasi yang dijalankan Syahmudrian Lubis.

Menurut Ical, perubahan Ancol menjadi integrated experience-driven leisure ecosystem merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global.

Ia menilai, modernisasi fasilitas, inklusivitas sosial, serta penguatan sektor olahraga dan ekonomi malam merupakan kombinasi penting untuk membangun destinasi wisata yang memiliki daya saing internasional.

“Pada prinsipnya, kami mendukung program dan kebijakan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Syahmudrian Lubis. Transformasi Ancol menjadi ekosistem gaya hidup terpadu merupakan langkah strategis untuk mendukung Jakarta sebagai kota global,” ujar Ical.

Namun, dukungan tersebut tidak hanya didasarkan pada ambisi pengembangan bisnis. Ical juga menekankan pentingnya memastikan bahwa transformasi Ancol memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kebijakan akses gratis bagi penyandang disabilitas, menurut dia, merupakan langkah progresif dalam memperluas hak masyarakat terhadap fasilitas rekreasi.

Begitu pula keberadaan fasilitas ibadah publik, termasuk Masjid Apung An-Nur, yang memperkuat karakter Ancol sebagai ruang publik yang terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat.

Ical juga menaruh perhatian pada potensi Ancol sebagai pusat wisata olahraga pantai.

Rencana menjadikan kawasan tersebut sebagai tuan rumah PON Pantai I 2026 dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan Jakarta kepada komunitas olahraga internasional.

“Pengembangan sport tourism harus menjadi salah satu agenda penting dalam transformasi Ancol. Dengan fasilitas dan kawasan yang dimiliki, Ancol berpotensi menjadi destinasi unggulan olahraga pantai. Penyelenggaraan PON Pantai I 2026 diharapkan dapat menjadi momentum untuk menarik kompetisi internasional ke Jakarta,” katanya.

Menurut Ical, keberhasilan transformasi tidak seharusnya hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan perusahaan atau meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.

Keterjangkauan, aksesibilitas, kualitas fasilitas publik, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat juga harus menjadi ukuran keberhasilan.

Menjaga Ancol tetap menjadi milik publik

Pada akhirnya, masa depan Ancol bukan semata-mata ditentukan oleh seberapa megah wahana baru yang dibangun, seberapa banyak wisatawan mancanegara yang datang, atau seberapa besar pendapatan yang berhasil dibukukan perusahaan.

Ada tanggung jawab yang lebih mendasar: memastikan kawasan wisata milik daerah itu tetap menjadi ruang publik yang dapat dinikmati berbagai lapisan masyarakat.

Ambisi menjadikan Ancol destinasi kelas dunia tentu patut didukung. Namun, predikat global seharusnya tidak membuat warga Jakarta justru merasa semakin jauh dari ruang rekreasi yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Di sinilah tantangan sesungguhnya bagi manajemen Ancol. Menjaga perusahaan tetap sehat secara bisnis, sekaligus memastikan fungsi sosialnya tidak terpinggirkan oleh orientasi komersial.

Diskusi NGOJAK yang digagas Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta menjadi salah satu ruang untuk menguji arah kebijakan tersebut.

Sebab, transformasi sebuah kawasan publik tidak cukup hanya dirancang di ruang direksi.

Ia juga perlu diuji melalui percakapan, kritik, dan aspirasi masyarakat yang menjadi bagian dari kehidupan kawasan itu sendiri.

Ancol boleh menatap dunia. Namun, jangan sampai dalam perjalanan menuju panggung global, ia justru kehilangan kedekatannya dengan warga Jakarta. (*)