Butuh Rencana Bertahap Atasi Polusi Udara

Jumat, 25 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pencemaran udara Jakarta. (antara)

Pencemaran udara Jakarta. (antara)

JAKARTA RAYA – Persoalan polusi udara di Jakarta terus memantik komentar sejumlah kalangan, untuk mencarikan solusinya

Seperti yang dilontarkan anggota Komisi IX DPR RI M. Nabil Haroen yang menyarankan adanya rencana bertahap untuk mengatasi polusi udara di DKI Jakarta.

“Kebijakan bekerja dari rumah (work from Home) tidak cukup, harus ada kebijakan yang mendorong perubahan mendasar dan rencana bertahap dalam jangka panjang,” katanya di Jakarta kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut dia, polusi udara di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan cenderung berbahaya bagi kesehatan. Hal itu berdampak bagi lebih dari 10 juta warga yang tiap hari bermukim atau yang bekerja di Jakarta.

Baca Juga :  Polusi di Jakarta Diminta Jadi Status Bencana, Pj Gubernur Bakal Konsultasi Dulu

“Ini merupakan ancaman kesehatan bersama, yang harus dipikirkan secara serius,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah, baik Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat di lintas sektor kementerian harus bekerja cepat dan efisien untuk menangani ancaman ini. Aturan drastis dalam penggunaan transportasi pribadi di kawasan DKI Jakarta harus ditingkatkan.

Selain itu, peningkatan kualitas dan kapasitas transportasi umum yang nyaman, aman dan efisien bagi masyarakat pekerja di DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Untuk transportasi pribadi, perlu disiapkan peraturan yang mengurangi kebutuhan atas kendaraan pribadi,” katanya menegaskan.

Baca Juga :  Bangun IPA Pesanggrahan di Perumahan Cirendeu Permai, Pemprov DKi Anggarkan Rp200 Miliar

Nabil Haroen mencontohkan kebijakan peningkatan pajak kendaraan bagi keluarga menengah ke atas, serta pembatasan jumlah kendaraan yang dimiliki.

Selan itu, perlu disiapkan kebijakan peraturan tahun kendaraan, yang bisa masuk ke kawasan-kawasan tertentu di DKI Jakarta.

Dia juga meminta pemerintah Indonesia untuk mengkaji perubahan pajak bagi perusahaan-perusahaan otomotif, yang pasarnya besar di Indonesia, terutama di sekitar area Jakarta.

Hal itu akan mendorong perusahaan-perusahaan otomotif tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar semata, tapi juga ada tanggungjawab sosial dan lingkungan.

Dia pun mengapresiasi langkah cepat untuk mengamankan karyawan-karyawan atau pekerja dari ancaman polusi.(JR)

Berita Terkait

Soal Dana Kampanye, Airin-Ade Tertinggi
Aksi 411: Ganyang Fufufafa
KAI Expo 2024 Hadir Kembali di JCC, Daop 1 Jakarta Berikan Promo pada 38 KA hingga 70 Persen
Opsi Subsidi BBM Jadi BLT?
Insiden Uang Rusak, Pengunjung Merasa Ditipu
PJ Teguh Setyabudi Didesak Isi Posisi Kosong di Pemprov DKI
UNIS Tangerang Salahsatu Penerima Penghargaan PTS
DPRD DKI Jakarta Targetkan Pengesahan APBD 2025 Usai Pilkada
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 5 November 2024 - 09:01 WIB

Soal Dana Kampanye, Airin-Ade Tertinggi

Selasa, 5 November 2024 - 08:55 WIB

Aksi 411: Ganyang Fufufafa

Senin, 4 November 2024 - 09:24 WIB

KAI Expo 2024 Hadir Kembali di JCC, Daop 1 Jakarta Berikan Promo pada 38 KA hingga 70 Persen

Senin, 4 November 2024 - 08:07 WIB

Opsi Subsidi BBM Jadi BLT?

Minggu, 3 November 2024 - 01:40 WIB

Insiden Uang Rusak, Pengunjung Merasa Ditipu

Berita Terbaru

Parlemen

Ali Zamroni Minta Menpora Dito Tak Euforia Berlebihan

Selasa, 5 Nov 2024 - 12:23 WIB

Sport

STY Foundation untuk Masa Depan Sepak Bola Indonesia

Selasa, 5 Nov 2024 - 10:26 WIB

Jakarta

Soal Dana Kampanye, Airin-Ade Tertinggi

Selasa, 5 Nov 2024 - 09:01 WIB

Jakarta

Aksi 411: Ganyang Fufufafa

Selasa, 5 Nov 2024 - 08:55 WIB