JAKARTA RAYA – Presiden RI, Joko Widodo telah menghadiri KTT Luar Biasa OKI mengenai situasi di Gaza telah dilakukan di Riyadh pada tanggal 11 November 2023 lalu. Dimana semula akan dilangsungkan dua KTT secara terpisah back-to-back, yaitu KTT Liga Arab dan KTT OKI.
“Namun, untuk memberikan pesan yang kuat kepada dunia, maka diputuskan bahwa kedua KTT tersebut digabung pelaksanaannya menjadi Joint Summit,”kata Menlu RI, Retno Marsudi dalam keterangannya, Minggu (12/11/2023).
Dia mengatakan bahwa Presiden RI merupakan salah satu pemimpin dunia yang langsung menyampaikan
akan hadir begitu menerima undangan KTT pada 5 November atau enam hari yang lalu. Menurutnya KTT ini sangat penting untuk menunjukkan soliditas negara-negara OKI dan untuk
menemukan upaya tambahan agar kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina dapat segera dihentikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam pernyataan nasionalnya, Bapak Presiden antara lain menyampaikan bahwa OKI harus bersatu dan berada di depan untuk penyelesaian situasi di Gaza,”katanya.
Adapun presiden Jokowi menekankan beberapa saran konkret yaitu: Pertama, gencatan senjata harus segera dapat dilakukan.
“Alasan Israel bahwa ini adalah sebuah self-defence tidak dapat diterima. Ini merupakan sebuah collective punishment,”ujarnya.
Kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas. Negara-negara OKI atau OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable.
“Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia telah kirim bantuan dan ke depan akan dapat menambahkan lagi bantuan-bantuan berikutnya,”ujar dia.
Kemudian Presiden memberikan contoh kekejaman kemanusiaan yang dilakukan Israel, yaitu menjadikan rumah sakit sebagai target, termasuk rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia telah kehabisan bahan bakar dan hal ini mengurangi kemampuan rumah
sakit untuk melayani masyarakat yang sangat memerlukan bantuan.
“Presiden mendesak semua pihak menghormati Hukum Humaniter Internasional,”kata Menlu Retno.
Ketiga, OKI, kata Jokowi harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban
Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan, misalnya mendesak diberikannya akses kepada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk dapat melaksanakan mandatnya. Serta terus mendorong proses advisory opinion di Mahkamah Internasional.
Keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai segera dimulai demi terwujudnya two state solution. Presiden menolak pemikiran one state solution karena dapat dipastikan bahwa Palestina akan dikorbankan.
“Dan Presiden mengatakan bahwa Indonesia siap untuk berkontribusi dalam proses perdamaian Palestina,”ucapnya.
“Sebagai penutup, Presiden mengulangi bahwa pentingnya OKI bersatu dan berada di garis depan, menggunakan semua cara damai, semua pengaruh dan semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina,”tuturnya.(hab)
Penulis : Hadits Abdillah
Editor : Hadits Abdillah
