JAKARTA RAYA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini terus bergulir. Pada Rabu (30/4/2025), Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya, menyusul viralnya isu yang menurutnya sudah terlalu lama dibiarkan tanpa kejelasan.
Tiba sekitar pukul 09.50 WIB mengenakan batik cokelat berlengan panjang dan celana hitam, Jokowi langsung menuju ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), lalu beralih ke Direktorat Reserse Kriminal Umum. Tanpa banyak bicara kepada wartawan, ia hanya memberi pernyataan singkat usai pemeriksaan.
“Dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut. Sehingga dibawa ke ranah hukum lebih baik,” ujar Jokowi.
Jokowi menyebut persoalan ini sebenarnya ringan. Namun, ia menilai perlu ada kepastian hukum agar publik tidak terus disesatkan. “Dibawa ke ranah hukum akan semakin baik, sehingga nanti semuanya menjadi jelas dan gamblang,” imbuhnya.
Dalam pemeriksaan itu, Jokowi mengaku ditanyai 35 pertanyaan oleh penyidik.
Lima Inisial, 24 Video
Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengungkapkan bahwa laporan ini memuat 24 objek video yang dinilai mencemarkan nama baik. Video-video itu diduga disebarkan oleh lima orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K.
“Kami sudah menyerahkan nama-nama dan video tersebut kepada penyidik. Prosesnya kini dalam tahap penyelidikan,” kata Yakub. Ia menambahkan, langkah ini penting untuk menegakkan fakta dan hukum, sekaligus melawan penyebaran informasi yang dinilai menyesatkan.
Rivai Kusumanegara, anggota tim kuasa hukum lainnya, menegaskan bahwa lima orang tersebut diduga ikut menyebarkan atau memproduksi konten yang menyerang kredibilitas Jokowi melalui isu ijazah palsu.
Dinamika yang Terus Memanas
Kasus ini kembali mencuat usai pernyataan viral dari pegiat media sosial sekaligus dokter, dr. Tifauzia Tyassuma. Ia mengklaim bahwa foto dalam ijazah Jokowi berbeda secara anatomi dengan sosok Jokowi yang dikenal publik. Klaim itu ia sampaikan melalui berbagai saluran digital dan media daring.
Meski belum jelas bagaimana pengaruh hukum dari klaim tersebut, respons Jokowi menunjukkan bahwa ia tak lagi menganggap remeh isu ini. Langkah pelaporan dinilai banyak pihak sebagai upaya klarifikasi tegas sekaligus perlawanan terhadap kampanye fitnah yang terorganisasi.
Kini, setelah dua periode memimpin negeri, Jokowi memilih menghadapi tudingan ini di jalur hukum. “Agar semuanya terang benderang,” katanya tegas.
Tinggalkan Balasan