Kemnaker Apresiasi Gubernur yang Telah Tetapkan UMP 2024

Rabu, 22 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menaker ida Fauziyah

Menaker ida Fauziyah

JAKARTA RAYA – Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024. Hingga 21 November 2023 pukul 19.00 WIB, sebanyak 30 Gubernur telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara Tripartit di masing masing wilayah sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuaian upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (21/11/2023).

Baca Juga :  Menaker Sapa Peserta Magang di Jepang

Ida mengatakan, dari 30 provinsi yang telah menetapkan UMP, terdapat 3 provinsi yang menetapkan UMP 2024 tidak sesuai dengan ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun Gubernur yang belum menetapkan UMP 2024 adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Baca Juga :  Di Hadapan Komisi IX DPR, Menaker Paparkan Solusi Kurangi Kesenjangan Pasar Kerja

Ia pun menekankan bahwa hari ini, 21 November 2023, adalah batas akhir pengumuman UMP oleh masing-masing gubernur. Pihaknya pun akan memberikan waktu kepada gubernur yang belum menetapkan UMP hingga pukul 23.59 WIB.

“Kepada provinsi lain yang belum menetapkan upah minimumnya kami harap dapat segera menetapkan upah minimum sebelum 23.59 WIB,” tegasnya.(sin)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

KPK Buka Peluang Periksa Keluarga SYL dalam Kasus TPPU
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Capai Rp 22,2 Miliar
Posko THR Tutup, Jumlah Aduan Turun
Heru Serahkan Proses Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung ke BPN
Wakil Ketua DPRD Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta
Pemprov DKI Diminta Fokus Lakukan Pendekatan kepada Pendatang Baru
Selama Libur Lebaran DLH DKI Angkut 66 Ribu Ton Sampah
Halalbihalal Kemnaker, Ida Fauziyah Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 09:35 WIB

KPK Buka Peluang Periksa Keluarga SYL dalam Kasus TPPU

Senin, 22 April 2024 - 09:15 WIB

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Capai Rp 22,2 Miliar

Jumat, 19 April 2024 - 13:44 WIB

Posko THR Tutup, Jumlah Aduan Turun

Jumat, 19 April 2024 - 10:21 WIB

Heru Serahkan Proses Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung ke BPN

Jumat, 19 April 2024 - 10:10 WIB

Wakil Ketua DPRD Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta

Kamis, 18 April 2024 - 10:15 WIB

Pemprov DKI Diminta Fokus Lakukan Pendekatan kepada Pendatang Baru

Rabu, 17 April 2024 - 09:50 WIB

Selama Libur Lebaran DLH DKI Angkut 66 Ribu Ton Sampah

Selasa, 16 April 2024 - 13:54 WIB

Halalbihalal Kemnaker, Ida Fauziyah Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

Berita Terbaru

Bisnis

Iuran Pariwisata Dibebankan ke Tiket Pesawat

Senin, 22 Apr 2024 - 09:47 WIB

(istimewa)

Nasional

Inspirasi Kartini Masa Kini, Gender Bukan Hambatan

Senin, 22 Apr 2024 - 09:44 WIB

Caption Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.(ist)

Politik

Cak Imin Klaim Anies tak Maju di Pilkada DKI

Senin, 22 Apr 2024 - 09:40 WIB

Caption Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.(ist)

Pemerintahan

KPK Buka Peluang Periksa Keluarga SYL dalam Kasus TPPU

Senin, 22 Apr 2024 - 09:35 WIB