JAKARTA RAYA- Menjelang akhir tahun 2024, ribuan orang tua murid penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) merasakan kekecewaan. Hal itu dikarenakan adanya pemutusan secara sepihak, sehingga para peserta didik tidak menerima pencairan KJP dan KJMU tahap kedua.
Karena adanya pemutusan sepihak itu, ratusan orangtua murid pun menggelar unjuk rasa di kantor UPT P4OP Jatinegara, Jakarta, kemarin.

Mereka memprotes pemutusan sepihk ribuan penerima KJP dan KJMU oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta.

Sontak hal itu pun mendapat tanggapan serius dari Anggota Komisi E DPRD Jakarta dari Fraksi Demokrat, Desie Christiyana Sari.

Baca Juga:Program Sarapan Gratis Dibatalkan, Anggaran Dialihkan ke KJP dan Renovasi Kantin Sekolah

Srikandi dari Partai Demokrat itu pun akan mengusulkan agar komisi E melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Untuk memperjelas persoalan KJP dan KJMU yang diputus secara sepihak ini. Saya akan mengusulkan agar dilakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan DKI Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI tiga periode itu, Rabu (11/12/2024).

Menurut politisi berwajah oriental itu, pendataan KJP dan KJMU yang dimiliki tergolong sangat buruk. Sebab, sambung dia data penerima KJP dan KJMU kerap tidak sesuai dengan kondisi riil ekonomi masyarakat.

Baca Juga:Reses di Kep.Seribu Neneng Hasanah Dicurhati Persoalan KJP hingga Lapangan Pekerjaan

“Pendataan yang buruk menjadi salah satu penyebab utama masalah pemutusan sepihak KJP dan KJMU di masyarakat. Karena itu perlu langkah penyelesaian secara cepat,” bebernya.

Lebih lanjut, politisi yang dikenal ramah itu pun berharap agar dinas pendidikan dalam pendataan penerima KJP dan KJMU bisa terintegrasi. Disamping itu, tim survei lapangan yang kompeten untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

“Saya melihat masalah utamanya adalah pendataan yang belum terkoneksi dengan baik atau kurangnya tim survei yang akurat di lapangan. Ini harus menjadi catatan penting. Kita perlu investigasi atau audit bersama untuk mengetahui apa indikator yang digunakan tim survei dan memastikan data yang ada mencerminkan kondisi di lapangan. Sehingga jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya,” ujarnya.