JAKARTA RAYA- Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak menilai berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memperlihatkan arah yang lebih jelas, terutama dalam agenda penguatan kemandirian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Capaian pemerintah perlu diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat seluruh elemen bangsa berhenti melakukan evaluasi,” kata Ketum PP HIMMAH Abdul Razak saat bertemu awak media di Jakarta.
Menurutnya, masih terdapat berbagai persoalan yang membutuhkan pembenahan dan kerja bersama.
“Dua tahun Pak Presiden Prabowo dan para menterinya telah bekerja ekstra dengan mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Karena itu, dibutuhkan dukungan semua pihak, terutama rakyat Indonesia,” tuturnya.
“PP HIMMAH mengapresiasi berbagai capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk 121 kebijakan transformatif yang disebut telah dijalankan selama ini,” jelasnya.
Abdul Razak menegaskan mahasiswa tetap memiliki ruang untuk mengawasi dan menyampaikan kritik terhadap program yang belum maksimal, namun kritik perlu dilakukan secara konstruktif dan tidak berkembang menjadi tindakan yang memecah persatuan.
“Seluruh elemen masyarakat harus ikut bersama – sama mengawal agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat konkret bagi rakyat,” ucapnya.
Sementara itu, dalam kebijakan yang terbarunya, Presiden Prabowo Subianto ingin biaya pendidikan SD, SMP, SMA hingga Universitas Negeri digratiskan.
Presiden Prabowo menyampaikan rencana menggelar rapat terbatas untuk membahas pendidikan gratis di sekolah dan universitas negeri. Dia menegaskan biaya pendidikan harus gratis.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ungkapnya.
Pada kesempatan berbeda, Mendiktisaintek Brian Yuliarto merespons instruksi dari Presiden Prabowo yang mengatakan biaya pendidikan di universitas negeri harus digratiskan. Brian menyebut akan menindaklanjuti arahan presiden tersebut.
“Kami tentu akan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Brian.
Brian menyebut kajian itu diantaranya terkait opsi skema pembiayaan. Hasil kajian itu akan dilaporkan ke Prabowo ketika sudah rampung.
“Setelah selesai (kajiannya), tentu kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya,” jelasnya.
Dilain pihak, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyambut baik rencana tersebut. Namun, Hadrian mengingatkan agar kualitas dan mutu pendidikan tetap harus dijaga.
“Kami tentu menyambut baik dan mendukung komitmen Presiden untuk memperluas akses pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri, termasuk sampai perguruan tinggi negeri,” kata Lalu Hadrian
Hadrian menyebutkan pendidikan adalah hak setiap anak negeri setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Prinsipnya, pendidikan adalah hak warga negara dan jangan sampai biaya menjadi hambatan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujar dia.
“Untuk PTN, kami berpandangan bahwa skema pendidikan gratis sangat mungkin untuk didorong, tetapi harus disiapkan secara matang,” imbuhnya.(hab)
Tinggalkan Balasan