Pakar Politik sebut Putusan MK dan Pencawapresan Gibran Merupakan Kemunduran Demokrasi

Selasa, 24 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gibran Rakabuming Raka

Gibran Rakabuming Raka

JAKARTA RAYA – Pakar Politik Profesor Ikrar Nusa Bakti mengatakan jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia Capres dan Cawapres yang memperbolehkan seseorang mendaftar menjadi Capres atau Cawapres apabila sudah atau pernah menjabat sebagai kepala daerah walupun belum berusia 40 tahun merupakan ciri-ciri kemunduran demokrasi.

Ditambah lagi, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini dideklarasikan sebagai Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Baca Juga :  Ganjar-Mahfud Ungguli Engagement dan Interaksi dengan Netizen

“Anaknya (Gibran putra Jokowi) menjadi Cawapres, itu mau gak mau adalau bagian dari nepotisme. Yang memang, kekuasaan itu kalai udah berjalan lebih dari 10 tahun atau menjelang 10 tahun keinginan untuk berkuasa itu masih tetap ada,” kata Ikrar, Selasa (24/10/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Ikrar tidak mungkin seorang Presiden mengharapkan anaknya melanjutkan visi dan misi tentang Indonesia, padahal masih banyak anak muda Indonesia yang lebih berpengalaman, dan ilmu pengetahuan yang bisa melanjutkan visi dan misinya.

Baca Juga :  Program Kemenkes Penanganan Stunting Sulit Diimplementasikan

“Tidak boleh ada pandangan hal itu didelegasikan kepada anaknya, bahwa itu adalah nepotisme, ada rekayasa hukum untuk itu, dan kemudian ada rekayasa politik untuk itu, dan sekarang yang kita takutkan ada rekayasa dalam pemilihan umum,” ujar Ikrar.

“Kalau itu terjadi, kiamat itu bukan pembalikan dari era point of returnnya itu, tapi adalah benar-benar kemunduran di dalam proses demokrasi kita,” imbuhnya.(hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

Tuntut Mardiono Mundur, FKKB Kembali Geruduk Kantor DPP PPP
Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%
Sebut Pemeriksaan Hasto Tak Tiba-tiba, KPK: Keberlanjutan
Mahfud MD Harap Prabowo Bisa Benahi Bobroknya Penegakan Hukum
50 WNI Tamu Undangan Raja Salman Tak Masuk Kuota Haji Indonesia
Ponsel Hasto Kristiyanto Disita KPK usai Diperiksa Terkait Harun Masiku
Bebas Murni, Habib Rizieq: Demi Allah Saya Akan Kejar Pihak Yang Terlibat Pembantaian di KM 50
Tak Kunjung Laku, Harga Lelang Mobil Rubicon Milik Mario Dandy Turun jadi Rp600 Juta
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 23:51 WIB

Tuntut Mardiono Mundur, FKKB Kembali Geruduk Kantor DPP PPP

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:28 WIB

Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:24 WIB

Sebut Pemeriksaan Hasto Tak Tiba-tiba, KPK: Keberlanjutan

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:29 WIB

Mahfud MD Harap Prabowo Bisa Benahi Bobroknya Penegakan Hukum

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:23 WIB

50 WNI Tamu Undangan Raja Salman Tak Masuk Kuota Haji Indonesia

Senin, 10 Juni 2024 - 14:24 WIB

Ponsel Hasto Kristiyanto Disita KPK usai Diperiksa Terkait Harun Masiku

Senin, 10 Juni 2024 - 11:25 WIB

Bebas Murni, Habib Rizieq: Demi Allah Saya Akan Kejar Pihak Yang Terlibat Pembantaian di KM 50

Senin, 10 Juni 2024 - 10:23 WIB

Tak Kunjung Laku, Harga Lelang Mobil Rubicon Milik Mario Dandy Turun jadi Rp600 Juta

Berita Terbaru

Pemerintahan

Menaker: Berkurban, Simbol Solidaritas Nilai-Nilai Sosial

Rabu, 19 Jun 2024 - 10:24 WIB