JAKARTA RAYA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa perlindungan terhadap industri dalam negeri tetap menjadi prioritas pemerintah, di tengah rencana pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penghapusan syarat impor berupa pertimbangan teknis (pertek).
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam membenahi sektor industri nasional secara langsung.
“Presiden sangat concern dengan perlindungan industri dalam negeri,” ujar Faisol, Rabu (9/4/2025).
Faisol juga mendorong pelaku industri untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan efisiensi, dan melakukan inovasi guna menghadapi risiko global seperti perang dagang.
Terkait rencana penghapusan pertek dari kementerian/lembaga (K/L), Faisol membenarkan bahwa ke depan kebijakan tersebut akan berada di bawah kendali langsung Presiden.
“Pertek nantinya harus seizin istana atau Presiden langsung. Kita akan menggenjot industri dalam negeri dalam banyak aspek, tentu dengan dukungan penuh dari pemerintah,” jelasnya.
Adapun penyesuaian kebijakan TKDN saat ini masih dalam tahap perumusan dan akan disusun sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Sesuai arahan Presiden, kami sedang merumuskan langkah-langkah kebijakan TKDN yang lebih realistis dan adaptif,” kata Faisol.
Isu pelonggaran TKDN mencuat setelah disebut-sebut sebagai salah satu penyebab Amerika Serikat (AS) menerapkan tarif impor resiprokal sebesar 32% terhadap produk Indonesia.
Dalam pertemuan Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Usaha terhadap Penerapan Tarif Perdagangan Baru AS terhadap Negara Mitra, Faisol mengungkapkan bahwa AS meminta penyesuaian aturan TKDN sebagai bagian dari proses negosiasi perdagangan.
“Permintaan pemerintah AS terkait penyesuaian TKDN, khususnya untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT), sedang kita pertimbangkan,” ucapnya, Senin (7/4/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan para menteri untuk membuat kebijakan TKDN yang lebih fleksibel. Ia menilai bahwa penerapan TKDN secara kaku justru bisa berdampak negatif terhadap daya saing industri nasional.
“Kalau TKDN dipaksakan, akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja, mungkin bisa diganti dengan insentif,” ujar Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).
Prabowo juga menekankan bahwa TKDN bukanlah solusi tunggal untuk meningkatkan kemampuan industri lokal. Ia menginginkan pendekatan kebijakan yang lebih pragmatis dan mendorong percepatan pertumbuhan sektor manufaktur secara menyeluruh. (hab)
Tinggalkan Balasan