JAKARTA RAYA | JAKARTA
Quota Dibatasi, Industri Pilih Susu Impor.
Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah berunjuk rasa. Mereka mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan quota di Industri Pengolahan Susu (IPS). Mereka kecewa serapan susu sapi lokal berkurang.
Peternak dan pengepul susu Boyolali berharap pemerintah dan industri pengolahan mengutamakan produksi susu lokal untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri.
Sementara itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menyatakan sudah melaporkan yang dialami peternak sapi perah di Boyolali ini ke Kementerian Pertanian (Kementan)
“Tadi malam saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga dengan beberapa Direktur yang ada di sana,” ujar Plt Kepala Dinas PKH Jateng Ignasius Haryanta Nugraha, dikutip.
Ia juga sempat menemui massa aksi yang mengeluhkan penerimaan industri yang kini berkurang. Haryanta menyebut permasalahan ini sudah diketahui oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Menurutnya, Amran berencana menggelar rapat dengan mengundang asosiasi industri pengolahan susu (IPS) dan pemerintah daerah sentra penghasil susu pada Senin mendatang (11/11).
“Untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung dari IPS, mengapa terjadi pengurangan kuota-kuota dari para pengepul yang ada di Jawa Tengah maupun dari provinsi yang lain. Itu inti dari upaya penyelesaian permasalahan terhambatnya serapan susu di IPS,” ujarnya.
Haryanta juga bakal mengecek dugaan susu impor jadi biang kerok tak terserapnya susu peternak lokal pada rapat koordinasi dengan Mentan Amran besok.
“Nanti kami hari Senin akan melakukan kroscek terhadap perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku susu,” jelas dia.
Soal impor susu ini, ia menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengimpor sapi untuk program susu gratis, tetapo mengimpor 1 juta ekor sapi perah dalam 5 tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan bisa menutup kekurangan 80 persen kebutuhan susu yang tak mampu dipasok peternak lokal.
“Dengan harapan memasukkan sapi perah ke Indonesia 1 juta ekor selama 5 tahun itu untuk menutup celah yang 80 persen yang belum ter-cover oleh peternak yang ada di Indonesia. Dengan harapan 5 tahun itu nanti Indonesia sudah swasembada susu,” imbuhnya.
Saat ini peternak memang baru bisa memenuhi 20 persen kebutuhan susu sapi nasional, sedangkan yang 80 persen sisanya di mengandalkan impor.
Sebelumnya, para peternak sapi perah dan pengepul susu di Jawa Timur juga memprotes hal serupa. Mereka membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.
Peternak yang juga pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto mengatakan pembatasan tak terlepas karena industri lebih memilih menggunakan susu impor.
“Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor,” ujar Bayu, dikutip detikcom, Rabu (6/11).
Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.
“Kalau masalah harga dan lain sebagainya dengan industri bisa dinegosiasi. Kalau industri merasa harga masyarakat kalah dengan impor kan bisa didiskusikan. Apalagi, masyarakat peternak sapi perah sampai sekarang juga masih jalan,” katanya.
Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.
Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).
“Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan,” demikian bunyi paparan Amran.
Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton. (jr)