JAKARTA RAYA- Perekrutan tenaga ahli yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Juni 2025 diharapkan bisa dilakukan secara transparan.

Trasparansi itu berkaitan dengan seleksi yang dilakukan oleh Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Subamppekab) Kepulauan Seribu yang diduga tidak berpihak pada masyarakat lokal.

“Seharusnya Subamppekab) dalam melakukan rekruitmen terhadap tenaga ahli lebih transparan. Berikan informasi seluas-luasnya pada masyarakat. Apalagi, saat ini banyak masyarakat Pulau Seribu yang belum memiliki pekerjaan,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah, Kamis (12/6/2025).

Baca Juga:Parkiran Basement Penuh Disaat Hari Wajib Naik Kendaraan Umum, Kabag Umum: Itu Kendaraan Para Tamu, Bukan ASN DPRD DKI

Dengan keterbukaan informasi dalam upaya rekruitmen tersebut. Hal itu akan menjadi peluang baru bagi putra daerah yang berada di Pulau Seribu.
Sebab, sambung dia lagi sudah menjadi rahasia umum jika persaingan untuk lapangan pekerjaan di darat sangat ketat.

“Kalau kesempatan dibuka untuk putra daerah mengabdikan diri untuk pemprov, tentu hal itu akan menjadi potensi dalam pengembangan pulau di masa yang akan datang. Disamping peningkatan ekonomi bagi warga Pulau,” katanya.

Meski begitu, politisi yang sudah 4 periode duduk di Kebon Sirih itu mengingatkan. Jika seleksi yang dilakukan tidak bisa dilalui dengan baik, atau putra daerah tidak lolos dalam seleksi harus menerima keputusan tim seleksi.

Baca Juga:Dermaga Pulau Lancang Penuh Sampah, Neneng Hasanah Minta Sudin LH Tanggap Keluhan Warga

“Potensi masyarakat Pulau Seribu sangat baik. Pendidikan masyarakat Pulau pun banyak yang memiliki gelar S1 dan S2. Namun, jika nantinya jika seleksi tidak lolos maka harus diterima dengan lapang dada. Tim seleksi pun harus menjelaskan secara transparan faktor penyebab tidak lolos dari peserta,” pintanya.

Sebelumnya diberitakan, salah seorang warga di Pulau Seribu mengeluhkan terkait dengan proses rekrutmen tenaga ahli yang berlangsung secara tertutup dan menyulitkan warga pulau untuk berpartisipasi.

Ia membandingkan proses tersebut dengan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta, yang membuka pendaftaran secara resmi sejak 4 hingga 11 Juni 2025 dengan penyebaran informasi yang luas.

“Keluhan warga banyak juga saya terima selama menjalankan reses dan konsolidasi di dapil. Rata-rata mengeluhkan karena tidak mendapatkan informasi. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bupati baru, informasi untuk publik bisa dibuka seluas-luasnya,” tandasnya.