Prabowo Ingin Kabinet Berisikan 40 menteri, Mahfud MD Nilai Tak Baik

Selasa, 7 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA RAYA – Mahfud MD angkat bicara perihal isu rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kabinet berisi 40 menteri. Dia menilai hal itu tidak baik.

“Sekarang ini kita berpolitik agak kurang bagus loh. Kalau ada kegiatan politik, lalu bagi-bagi jabatan, jumlah jabatan tidak penting ditambah dan macam-macem lah,” kata Mahfud di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Dia menilai, jika setiap pemilu menteri terus bertembah hal itu merupakan hal buruk. Karena, dengan waktu pemilu yang hanya lima tahun membuat jumlah menteri di Indonesia terlalu banyak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nanti setiap ada pemilu jabatan-jabatan setingkat menteri bertambah, itu lima kali pemilu, sudah, negara ini sudah banyak sekali menterinya,” jelasnya.

Baca Juga :  Kaesang Diisukan Gabung PSI, Ini Tanggapan Jokowi

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman buka suara soal isu Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kabinet berisi 40 menteri. Habiburokhman menilai wajar jumlah kementerian tersebut.

“Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” kata Habiburokhman, Senin (6/5/2024).

Sebagai anggota DPR, dia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya ditemukan tidak sinkron antara direktorat satu dengan yang lainnya. Ia mencontohkan, apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Baca Juga :  23 Jenderal Purnawirawan TNI-Polri Dukung Ganjar, Ada Mantan Sekjen Prabowo Subianto

“AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Permasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus,” ujarnya.

Ia berpandangan, wajar jika pemerintahan mendatang melakukan sebuah penyempurnaan daripada tugas dan fungsi dari setiap kementerian dan lembaga yang ada.

“Konsekuensinya ya, ya itu dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga,” tuturnya. (hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

DKPP Panggil Desta Dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Kasus Asusila Ketua KPU
‘Angin Perubahan’ Ajak Perempuan Tingkatkan Kontribusi kepada Bangsa
Jemaah Haji Indonesia Dilarang Bawa Jimat, Ancaman Penjara dan Deportasi
Jemaah Indonesia Dilarang Kibarkan Spanduk hingga Bendera di Sekitar Masjid Nabawi
Wadidaw! Legislator PDIP Ini Usul Money Politics Dilegalkan
Pj Gubernur Jakarta, Pj Gubernur NTT dan Stafsus Menteri Hadiri Sidang Disertasi Notaris Ira Sudjono
JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers
Pedangdut Nayunda Terseret Kasus Pencucian Uang SYL
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 14:24 WIB

DKPP Panggil Desta Dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Kasus Asusila Ketua KPU

Selasa, 21 Mei 2024 - 07:26 WIB

‘Angin Perubahan’ Ajak Perempuan Tingkatkan Kontribusi kepada Bangsa

Jumat, 17 Mei 2024 - 15:23 WIB

Jemaah Haji Indonesia Dilarang Bawa Jimat, Ancaman Penjara dan Deportasi

Jumat, 17 Mei 2024 - 13:19 WIB

Jemaah Indonesia Dilarang Kibarkan Spanduk hingga Bendera di Sekitar Masjid Nabawi

Rabu, 15 Mei 2024 - 17:25 WIB

Wadidaw! Legislator PDIP Ini Usul Money Politics Dilegalkan

Rabu, 15 Mei 2024 - 13:12 WIB

Pj Gubernur Jakarta, Pj Gubernur NTT dan Stafsus Menteri Hadiri Sidang Disertasi Notaris Ira Sudjono

Rabu, 15 Mei 2024 - 03:23 WIB

JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

Senin, 13 Mei 2024 - 15:10 WIB

Pedangdut Nayunda Terseret Kasus Pencucian Uang SYL

Berita Terbaru

Daerah

Helmy Halim : eSport Perlu Dukungan Orang Tua

Sabtu, 25 Mei 2024 - 19:17 WIB