JAKARTA RAYA, Depok – Menjelang akhir tahun 2025, DPRD Kota Depok melakukan refleksi atas kinerja dewan sekaligus mengevaluasi kondisi keuangan daerah. Salah satu perhatian utama adalah penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp4,39 triliun, turun dari APBD 2025 yang mencapai Rp4,64 triliun.
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menjelaskan bahwa penurunan sebesar Rp342 miliar tersebut dipicu oleh berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak langsung pada pemangkasan sejumlah pos anggaran.
“Pemangkasan terjadi pada banyak sektor, termasuk anggaran makan dan minum rapat, alat tulis kantor, penyelenggaraan bimtek, hingga perjalanan dinas anggota dewan. Untuk perjalanan dinas saja dipangkas 50 persen, sekitar belasan miliar pada tahun 2026,” ujar Ade, Senin (1/12/2025).
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga masih harus melakukan intervensi terkait bantuan kesehatan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Secara keseluruhan, alokasi belanja daerah pada APBD 2026 difokuskan pada belanja operasional, belanja modal, serta belanja tidak terduga.
“Setiap periode pasti ada tantangannya. Namun dengan anggaran yang ada, kita harus tetap optimal. APBD ditetapkan Rp4,39 triliun, turun Rp342 miliar, dan ini menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah untuk mulai menyusun rencana anggaran secara rinci,” jelasnya.
Ade menegaskan bahwa DPRD akan mengawal pelaksanaan anggaran dengan tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami fokus pada pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebutuhan dasar lainnya. Itu yang menjadi prioritas,” tegasnya.
RAPBD 2026 Prioritaskan Pembangunan Flyover Margonda
Dalam rapat paripurna pembahasan RAPBD 2026, semangat dan antusiasme anggota dewan terlihat saat membahas program prioritas pembangunan tahun depan. Salah satu agenda besar yang disepakati adalah pembangunan Flyover Margonda yang akan mulai dikerjakan pada 2026.
RAPBD Tahun Anggaran 2026 telah disetujui dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPRD Depok dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuni Indriany, menyampaikan bahwa pembahasan RAPBD berjalan intens namun tetap kondusif dan sesuai ketentuan.
Ketua Komisi B DPRD Depok, Hamzah, menegaskan bahwa seluruh fraksi mendukung pembangunan flyover tersebut sebagai solusi kemacetan di jalur utama Kota Depok.
“Janji Wali Kota, insya Allah kita laksanakan. Terutama Flyover Margonda ini. Kita sepakat dan pasti dilaksanakan tahun 2026,” ujarnya.
Selain pembangunan flyover, RAPBD 2026 juga mengakomodasi 20 janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok hasil Pilkada 2024. Namun, Hamzah memastikan bahwa program dengan perencanaan dan administrasi yang telah matang akan menjadi prioritas eksekusi.
“RAPBD 2026 adalah fondasi penting pembangunan jangka panjang Kota Depok. Ini bukan hanya soal memenuhi janji Wali Kota, tetapi menyiapkan Depok untuk lompatan ke depan. Jika fondasinya kuat, Depok bisa lebih maju, nyaman, dan siap menghadapi tantangan jangka panjang,” jelasnya.
Pengawasan DPRD Tahun 2026 Akan Lebih Ketat
Anggota Komisi A DPRD Kota Depok yang juga merupakan anggota Badan Anggaran sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Edi Masturo, menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi era baru pengawasan yang lebih ketat, terstruktur, dan berorientasi pada penindakan.
“Komisi A berkomitmen memastikan setiap rekomendasi tidak berhenti sebagai dokumen rapat. Perangkat daerah harus menindaklanjuti setiap peringatan maupun rekomendasi yang disampaikan. Komitmen kami adalah memperkuat seluruh aspek pengawasan. Rekomendasi tidak boleh hanya menjadi arsip,” tegasnya.
Dengan dinamika APBD dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, DPRD Kota Depok memastikan pengawasan, efisiensi anggaran, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan menjadi fokus utama pada tahun 2026. (ema)
Tinggalkan Balasan