Reses di Kelurahan Kalibaru Hamzah Sampaikan SE Wali Kota dan Paparkan Anggaran RW

JAKARTA RAYA, Depok – Reses pertama anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Gerindra Hamzah, hadir di RT 04 RW 02 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong, dalam kesempatan tersebut dirinya mengajak Ketua RT dan Ketua RW untuk segera menindak lanjuti surat edaran Wali Kota.

Tidak hanya meminta para RT dan RW untuk menyikapi surat edaran pihaknya juga menyampaikan bahwa kegiatan Reses ini bertujuan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

“Hari ini adalah hari pertama saya reses,Kehadiran para dewan untuk reses itu adalah untuk menyerap aspirasi,” jelasnya, Rabu (1/10/2025)

Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini para RW mempunyai anggaran sebesar 300 juta.,” anggara ini bertujuan untuk menyerap anggaran RT karena ini adalah sistem berkeadilan,” katanya.

Hamzah menegaskan bahwa anggaran RW sebesar 300 juta rupiah dapat dianggarkan sesuai dengan skala prioritas.

“Saat ini pak RW punya anggaran sendiri sebesar 300 juta dana ini agar para RW bisa rembuk dengan RT masing-masing untuk menyusun skala prioritas pembangunan apa saja apakah untuk mencegah banjir atau membeli mobil siaga,’ ujarnya.

Tetapi pihaknya mengingatkan ada dua anggaran wajib yang tidak bisa di ganggu yaitu anggaran wisata religi dan anggaran untuk posyandu.

Tidak hanya anggaran RW tetapi pihak nya mengingatkan terkait dengan surat edaran agar Ketua RT dan RW segera melaksanakan Sistem Keamanan Kampung (Siskamling).

“Segera pak RT dan RW menjalankan surat edaran guna nya untuk apa agar lingkungan aman, RT dapat mendata ulang warga nya, kira-kira ini warga nya bukan karena beberapa waktu lalu kejadian ada pengedar narkoba yang di tangkap oleh polres Depok di wilayah Cilodong,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut kembali dirinya mengingat warga untuk tidak menyusulkan program aspirasi ke semua dewan karena hal tersebut dapat di coret pada saat pembahasan di DPRD.

“Kalau sudah di usulkan ke satu dewan jangan di usulkan kembali ke dewan lain agar tidak terjadi saling klaim karena usulan tersebut bisa langsung delete di Banggar,” katanya. (pur/yopi)