JAKARTA RAYA- Syarat desil dalam penerimaan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat Jakarta mendapatkan kritikan keras dari Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak.
Anggota Komisi A DPRD DKI itu menilai penggunaan desil sebagai salah satu syarat penentuan penerima bantuan sosial (bansos) dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan.
Lazarus meminta pemerintah mengevaluasi, bahkan menghapus, sejumlah indikator yang dinilai dapat membuat posisi desil warga meningkat secara tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Kalau memang negara memberikan bantuan sosial pada warganya, jangan pakai syarat yang memberatkan,” kata Lazarus, Rabu (12/8/2026).
Lazarus mencontohkan warga yang memiliki pinjaman online (pinjol). Menurutnya, kepemilikan pinjaman tidak serta-merta menunjukkan seseorang memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Justru, kata dia, masyarakat yang terpaksa menggunakan pinjol bisa jadi sedang mengalami kesulitan keuangan.
“Cari tahu dulu dong, orang punya pinjol itu karena dia tidak punya kemampuan ekonomi, terpaksa pinjol. Kalau punya uang ngapain pinjol?,” ujarnya.
Lazarus juga menyoroti warga yang memiliki kredit sepeda motor. Menurutnya, kendaraan tersebut belum tentu digunakan untuk kepentingan konsumtif, melainkan bisa menjadi sarana mencari nafkah, termasuk bagi pengemudi ojek online.
“Jangan terus karena gara-gara itu desilnya jadi naik. Kredit motor juga terpaksa karena bisa dipakai untuk kerja, ojek online,” katanya.
Selain pinjaman dan kredit kendaraan, Lazarus menilai kepemilikan atau tempat tinggal di rumah permanen juga perlu dilihat secara lebih mendalam. Ia mencontohkan warga berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah warisan orang tua.
Menurutnya, kondisi fisik rumah tidak selalu menggambarkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Rumah permanen bisa saja dihuni beberapa keluarga sekaligus, sementara penghuninya bekerja sebagai tukang parkir atau pekerja serabutan.
“Permanen itu warisan, sementara pekerjaannya mungkin dia tukang parkir, mungkin dia serabutan. Tapi tinggal di rumah warisan milik orang tua. Di situ ada tiga-empat keluarga karena kakak-adik berbersaudara,” tuturnya.
Karena itu, Lazarus menilai penentuan desil harus mempertimbangkan kondisi ekonomi warga secara utuh. Ia menilai tidak adil apabila seseorang kehilangan akses terhadap bantuan hanya karena indikator tertentu membuat desilnya meningkat.”Ini nggak adil menurut saya. Sangat nggak adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lazarus menyebut masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan, termasuk bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa (KJMU), namun terkendala karena masuk dalam desil yang lebih tinggi. Padahal, menurut dia, kondisi riil keluarga tersebut masih layak mendapatkan bantuan.
“Orang sudah susah, mau kuliah, mau bantuan KJMU, tapi terhalang dengan desilnya yang tinggi. Padahal secara fisik, dia memang layak untuk diberi,” katanya.
Ia pun meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan data atau indikator administratif, tetapi melakukan verifikasi terhadap kondisi sebenarnya di lapangan.
“Untuk membatasi semuanya boleh. Tapi jangan bikin syarat-syarat. Hapus tuh syarat pinjol, pinjaman, termasuk soal rumah permanen. Cari tahu dulu kebenarannya, dasarnya apa,” ujar Lazarus.
Menurut Lazarus, kebijakan bantuan sosial harus benar-benar diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar program pemerintah tidak salah sasaran.
“Kalau untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, jangan pakai syarat yang sangat tidak masuk akal,” tandasnya.(hab)
Tinggalkan Balasan