Wadidaw! Legislator PDIP Ini Usul Money Politics Dilegalkan

Rabu, 15 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA RAYA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hugua mengusulkan politik uang atau money politics bisa dilegalkan pada pelaksanaan kontestasi politik. Ia berharap, usulan ini bisa diatur dalam peraturan teknis KPU.

Hal ini disampaikan Hugua saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan juga pemerintah.

“Karena money politics ini keniscayaan ini, kita juga tidak money politics tidak ada yang pilih, tidak ada yang pilih di masyarakat karena atmosfernya beda,” kata Hugua dalam rapat tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi kalau PKPU ini istilah money politics dengan cost politics ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politics batas ini harus disemprit,” ujarnya.

Baca Juga :  PDIP Sebut Ganjar Akan Kelimpahan Suara Kalangan Nahdliyyin Usai Anies Gandeng Cak Imin

Hugua mengatakan, kalau tidak dilegalkan maka masalah politik uang tidak akan selesai. Akibatnya, pertarungan yang terjadi hanya antara orang yang memiliki modal besar.

“Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan kita kucing-kucingan terus yang akan pemenang nanti ke depan adalah saudagar jadi pertarungan para saudagar bukan lagi pertarungan para negarawan politisi dan negarawan tetapi para saudagar karena enggak punya uang pasti tidak akan menang rakyat tidak akan memilih karena ini atmosfer kondisi ekosistem masyarakat,” tuturnya.

Sehingga, Hugua berpandangan bahwa bisa saja politik uang dilegalkan dengan ditetapkan batasannya.

“Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimal Rp20 ribu atau 50 ribu atau 1 juta atau 5 juta karena ini permainan main di situ,” katanya.

Baca Juga :  Alam Ganjar Sebut Esports sudah Jadi Industri, Bakal Sosialisasi ke Sekolah hingga Orang Tua

Sayangnya, usulan ini langsung ditolak Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, semangat undang-undang perlu tegas memberantas praktik politik uang.

“Ya sebenernya semangat kita ini mau ubah UU pemilu, pokoknya mau 1 rupiah pun harus kena tangkap pak. Jadi apalagi PKPU. Memang saya kira kita semua ini merasakan bahwa situasi pemilu kemarin tidak wajar lah bahasanya Pak Hugua,” ujarnya.

Justru yang perlu dilakukan adalah memperbaiki undang-undang agar perbuatan politik uang tidak kerap terjadi ketika pemilu.

“Oleh karena itu caranya kita harus perbaiki membuat aturan yang lebih kuat lebih keras supaya itu tidak terjadi,” tuturnya. (hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

DKPP Panggil Desta Dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Kasus Asusila Ketua KPU
‘Angin Perubahan’ Ajak Perempuan Tingkatkan Kontribusi kepada Bangsa
Jemaah Haji Indonesia Dilarang Bawa Jimat, Ancaman Penjara dan Deportasi
Jemaah Indonesia Dilarang Kibarkan Spanduk hingga Bendera di Sekitar Masjid Nabawi
Pj Gubernur Jakarta, Pj Gubernur NTT dan Stafsus Menteri Hadiri Sidang Disertasi Notaris Ira Sudjono
JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers
Pedangdut Nayunda Terseret Kasus Pencucian Uang SYL
Maarten Paes, Pesaing Baru di Pos Penjaga Gawang Timnas Indonesia
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 14:24 WIB

DKPP Panggil Desta Dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Kasus Asusila Ketua KPU

Selasa, 21 Mei 2024 - 07:26 WIB

‘Angin Perubahan’ Ajak Perempuan Tingkatkan Kontribusi kepada Bangsa

Jumat, 17 Mei 2024 - 15:23 WIB

Jemaah Haji Indonesia Dilarang Bawa Jimat, Ancaman Penjara dan Deportasi

Jumat, 17 Mei 2024 - 13:19 WIB

Jemaah Indonesia Dilarang Kibarkan Spanduk hingga Bendera di Sekitar Masjid Nabawi

Rabu, 15 Mei 2024 - 17:25 WIB

Wadidaw! Legislator PDIP Ini Usul Money Politics Dilegalkan

Rabu, 15 Mei 2024 - 13:12 WIB

Pj Gubernur Jakarta, Pj Gubernur NTT dan Stafsus Menteri Hadiri Sidang Disertasi Notaris Ira Sudjono

Rabu, 15 Mei 2024 - 03:23 WIB

JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

Senin, 13 Mei 2024 - 15:10 WIB

Pedangdut Nayunda Terseret Kasus Pencucian Uang SYL

Berita Terbaru

Daerah

Helmy Halim : eSport Perlu Dukungan Orang Tua

Sabtu, 25 Mei 2024 - 19:17 WIB