JAKARTA RAYA – 28 tahun pasca reformasi, rakyat Indonesia masih dihadapkan pada kenyataan repotnasi.
Janji manis pertumbuhan ekonomi yang ditebar oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, hanyalah pepesan kosong belaka.
Setelah sebelumnya memprediksi jumlah masyarakat miskin akan menyusut drastis dalam enam bulan, publik kini menagih realita di balik angka-angka statistik yang dipaparkan pemerintah.
Janji Pertumbuhan 7 Persen dan Redamnya Kritik
Sepuluh bulan lalu, Menkeu Purbaya sempat menuai kontroversi saat menyebut tuntutan “17+8” dari kelompok masyarakat sipil hanyalah aspirasi sebagian kecil orang.
Ia meyakini bahwa gejolak sosial dan demonstrasi akan hilang dengan sendirinya jika ekonomi tumbuh di angka 6 hingga 7 persen.
“Masyarakat akan lebih sibuk mencari kerja dan menikmati makan enak daripada turun ke jalan untuk berdemonstrasi,” ujar Purbaya kala itu.
Strategi Pemindahan Dana Rp200 Triliun
Guna menstimulus ekonomi, Purbaya mengambil langkah berani dengan memindahkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit dan menggerakkan roda ekonomi akar rumput.
Namun, memasuki tenggat waktu enam bulan yang dijanjikan, ramalan bahwa “orang susah makin berkurang” justru dinilai jauh dari kenyataan.
Kondisi ekonomi di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat masih tertahan.
Fokus Utama Pekan Depan: Amankan Rupiah
Pada Jumat (22/5/2026) pukul 23:04 WIB, Purbaya kembali melontarkan pernyataan optimis. Ia sesumbar akan menarik nilai tukar Rupiah kembali ke level Rp15.000.
“Minggu depan akan ada action dari saya,” tegasnya singkat kepada media.
Di sisi lain, publik menyoroti tumpukan utang pemerintah Indonesia yang kini hampir menyentuh angka Rp10.000 triliun.
Meski angka ini memicu kekhawatiran banyak pihak, Menkeu Purbaya tetap bergeming dan menyatakan bahwa posisi utang Indonesia saat ini masih dalam batas aman.
Kini, publik menanti apakah “aksi” yang dijanjikan pekan depan benar-benar mampu memperkuat nilai tukar atau sekadar menjadi rangkaian janji manis berikutnya di tengah beban utang yang kian membengkak.
Bang JR cuma minta satu; bunga bank pinjaman 1,5% per tahun. Kalau itu terwujud, baru Purbaya layak disebut Menteri Keuangan. Kalau sekarang, sepertinya lebih pantas disebut Menteri Politikus Ekonomi. (DM/MAN)
Tinggalkan Balasan