JAKARTA RAYA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap gagasan penempatan Polri di bawah kementerian.
Ia bahkan menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menduduki jabatan Menteri Kepolisian.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan para Kapolda se-Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Listyo Sigit mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima tawaran dari sejumlah pihak untuk menjadi Menteri Kepolisian. Tawaran tersebut, menurutnya, disampaikan secara langsung maupun melalui pesan singkat.
“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp, ‘mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’,” ujar Sigit sambil menirukan isi pesan tersebut.
Namun, Kapolri secara tegas menolak wacana Polri berada di bawah kementerian.
Menurutnya, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden merupakan yang paling ideal untuk menjaga independensi dan efektivitas institusi.
“Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang harkamtibmas, penegakan hukum, maupun perlindungan dan pelayanan,” ucapnya.
Atas dasar itu, Sigit menegaskan dirinya menolak tawaran menjadi Menteri Kepolisian.
“Kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” katanya dengan tegas.
Jenderal bintang empat itu bahkan menyatakan lebih memilih mundur dari jabatan Kapolri dibandingkan harus memimpin Polri yang berada di bawah kementerian.
“Kalau ada pilihan, apakah Polri tetap di bawah Presiden atau ada Menteri Kepolisian dan Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolrinya saja dicopot,” ujarnya.
Pada awal rapat, Kapolri juga menegaskan bahwa Polri lebih ideal berada langsung di bawah Presiden mengingat luasnya wilayah Indonesia dan besarnya jumlah penduduk.
“Kita memiliki 17.380 pulau. Jika dibentangkan, luas wilayah Indonesia setara dari London sampai Moskow,” kata Sigit.
Dengan kondisi geografis tersebut, menurutnya, Polri akan lebih maksimal dan fleksibel dalam menjalankan tugas apabila tetap berada langsung di bawah Presiden. (ali)
Tinggalkan Balasan