JAKARTA RAYA, Depok – Sejumlah wartawan di Kota Depok menggelar kegiatan sosial berupa buka puasa bersama dan santunan anak yatim dalam rangka memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) bersama Balai Wartawan Kota Depok pada Kamis (12/3/2026).
Namun dalam kegiatan tersebut, para wartawan menyoroti ketidakhadiran pimpinan Pemerintah Kota Depok, baik Wali Kota maupun Wakil Wali Kota, yang sebelumnya telah diundang untuk menghadiri acara.
Ketua DPC IPJI Kota Depok, Anis Muriany, menyampaikan apresiasi kepada para insan pers yang tetap hadir dan mendukung kegiatan sosial tersebut. Meski demikian, ia juga menyampaikan catatan kritis terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai mulai membedakan organisasi wartawan.
“Jujur saja, selama ini kami memandang bahwa organisasi wartawan adalah mitra pemerintah. Namun kami merasa seolah-olah dikotak-kotakkan. Acara seperti ini setidaknya diharapkan pemerintah bisa hadir bersama kami,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
Menurut Anis, kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut dalam beberapa kegiatan yang digelar IPJI, pihak pemerintah tidak tampak hadir meskipun undangan telah disampaikan sebelumnya.
Ia menilai pada masa kepemimpinan Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah, perhatian terhadap seluruh elemen jurnalis dinilai mulai berkurang.
“Sudah dua kali kami menggelar kegiatan dari organisasi IPJI, namun tidak ada satu pun perwakilan pemerintah yang hadir bersama kami. Padahal undangan sudah disampaikan jauh hari sebelumnya,” tegasnya.
Terkait adanya isu mengenai upaya “memiskinkan wartawan” dalam beberapa tahun ke depan, Anis meminta para jurnalis tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam menjalankan tugasnya.
“Bagi saya, semuanya kembali kepada kualitas dan integritas kita sebagai wartawan. Kita tetap bekerja dengan menulis, termasuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Kita tidak perlu takut, karena jurnalis dilindungi Undang-Undang Pers,” katanya.
Senada dengan itu, Koordinator Balai Wartawan Kota Depok, Wahyudin, juga menyoroti adanya perbedaan perlakuan terhadap wartawan di lapangan.
Ia berharap pemerintah daerah tidak lagi memandang wartawan berdasarkan kelompok tertentu.
“Harapan kami ke depan tidak ada lagi perlakuan berbeda atau ‘tebang pilih’ terhadap wartawan. Semua jurnalis memiliki peran yang sama sebagai penyampai informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Meski tanpa kehadiran pejabat pemerintah daerah, kegiatan santunan anak yatim dan buka puasa bersama tersebut tetap berlangsung dengan penuh kebersamaan. Para wartawan berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus menjadi ruang silaturahmi sekaligus memperkuat solidaritas antarinsan pers di Kota Depok. (ema)
Tinggalkan Balasan