JAKARTA RAYA – Aktivis Universitas Gajah Mada (UGM), Gielbran M. Noor menyatakan, Pemilu 2024 dirasakannya sangat jauh dari intelektual demokrasi.
“Kalau bicara soal pemilu satu hal yang mungkin akan saya sampaikan bersama teman-teman bem UGM adalah intelektualisasi demokrasi, artinya apa kita kita merasa bahwa belakangan ini demokrasi kita sangat jauh dari kata intelektual,” ucap Gielbran saat menjadi narasumber dalam diskusi Jaga Pemilu, Kamis (25/1/2024).
Gielbran mengatakan, hal itu tercermin dari banyaknya berita yang beredar, salah satunya tentang transaksi janggal dalam 6.000 rekening caleg.
“Kemarin saya sempat baca satu berita, salah satu lembaga negara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada 6000 nomor rekening caleg yang dia secara signifikan meningkat dalam rekening pribadi,” ungkapnya.
Padahal menurutnya, KPU dan Bawaslu sudah menyediakan rekening khusus dana kampanye, dan itu dimiliki oleh setiap partai politik (parpol).
“Menurut pengakuan Bawaslu dan KPU itu angkanya dikit-dikit padahal kalau kita lihat banyak sekali baliho besar, bendera partai banyak. Kalau misal uang di rekening partainya sedikit itu dananya dari mana? Yang digunakan untuk baliho dan APK lainnya tentu lewat rekening pribadi,” tuturnya.
Lebih menariknya lagi, lanjut Gielbran, PPATK menemukan satu rekening dari caleg yang mencairkan dana sebesar Rp134 miliar dan dipecahkan ke uang Rp20 ribu dan Rp50 ribu.
“Kalo bukan untuk money politik buat apalagi? Dan itu baru satu, masih ada lagi 6000 caleg yang digunakan untuk money politik. Dan saya melihat ini wujud sistematis, kenapa? Saya curiga bahwa pemerintah sengaja memelihara kebodohan masyarakat agar para kontestan politik ini gampang memeras suara setiap 5 tahun sekali,” bebernya.
Melihat fenomena tersebut, pihaknya pun mendorong untuk bersama-sama memberikan corak intelektual dalam demokrasi khususnya di Pemilu 2024 ini.
“Sehingga Pemilu 2024 ini bukan hanya sekedar memilih tetapi juga memilah, kalau memilih ga baca visi misi pun bisa nyoblos. Karena 2024 mau bagaimana pun merupakan salah satu cara melengserkan kekuasaan yang paling konstitusional walaupun ada salah satu calon yang inkonstitusional,” katanya.
Selain itu, Gielbran mengajak, para anak muda yang merupakan pemilih terbesar di Pemilu 2024 ini untuk bersama-sama menyebarkan intelektualisasi demokrasi.
“Karena lingkup terkecil kita kan keluarga minimalnya grup keluarga besar dan grup keluarga disitu coba dimanfaatkan untuk transaksi informasi dan mengajak lingkup yang paling kecil untuk memilah, pastikan di 2024 tidak hanya partisipasi yang meningkat tapi juga kualitas suara,” tandasnya.(hab)
Tinggalkan Balasan