JAKARTA RAYA – Anggaran untuk jasa tenaga kebersihan atau office boy di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada tahun 2024 menuai sorotan. Setda Kota Tangsel menganggarkan dana sebesar Rp 288.000.000 untuk program Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, serta tambahan anggaran sebesar Rp 528.000.000 untuk Belanja Jasa Tenaga Office Boy di lingkungan Setda.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyatakan adanya dugaan anggaran berganda atau double anggaran dalam belanja jasa tenaga office boy tersebut. Uchok merasa heran dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, terutama mengingat anggaran yang sama juga ada pada tahun 2025.

Menurut Uchok, pada tahun 2025, Setda Kota Tangerang Selatan kembali menganggarkan Rp 288.000.000 untuk belanja jasa tenaga office boy yang diperuntukkan bagi Kepala Daerah (KDH). Anggaran ini diklaim untuk gaji 6 orang office boy yang akan melayani Walikota Tangerang Selatan. Uchok menilai hal ini aneh karena anggaran tersebut hanya untuk melayani satu orang kepala daerah, namun dialokasikan untuk 6 orang office boy.

Baca Juga:Rekrutmen Pegawai Baru di Garuda Indonesia Picu Kontroversi, Pengamat Soroti Dugaan Nepotisme

“Ini sangat aneh. Hanya untuk melayani seorang Walikota Tangsel, sampai ada 6 orang office boy. Anggaran sebesar ini patut dipertanyakan,” ujar Uchok Sky kepada awak media.

Uchok pun mendesak Kejaksaan Tinggi Banten (Kejati Banten) untuk segera melakukan penyelidikan terhadap anggaran tersebut, baik untuk tahun 2024 maupun 2025. Ia khawatir anggaran ini hanya tercatat dalam program APBD dan laporan keuangan, namun tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan, Uchok mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran yang mungkin mencatut nama orang-orang yang tidak memiliki keterampilan untuk menutupi dugaan ketidakberesan dalam anggaran.

“Kami meminta Kejati Banten untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Jangan sampai anggaran jasa tenaga office boy hanya ada di dokumen APBD dan laporan keuangan, sementara kenyataannya diduga hanya sebagai alat untuk menutupi penyalahgunaan anggaran,” tegas Uchok Sky.

Baca Juga:DPR Apresiasi Upaya Pemerintah Selamatkan Industri Event Bali

CBA berharap agar Kejati Banten dapat melakukan pemeriksaan yang transparan dan adil untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar efektif dan tepat sasaran, serta tidak disalahgunakan. (hab)