Anwar Usman Dibidik KPK Terkait Nepotisme

Jumat, 10 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anwar Usman gugat Suhartoyo

Anwar Usman gugat Suhartoyo

JAKARTA RAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih memproses aduan masyarakat perihal dugaan kolusi dan nepotisme yang dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Laporan tersebut perihal putusan MK yang mengabulkan gugatan usia capres-cawapres. Putusan tersebut memberikan peluang bagi keponakannya, Gibran Rakabuming Raka untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 yang sebelum adanya putusan tersebut terhalang usianya yang masih 36 tahun.

“Iya masih (berproses), dan pasti komunikasi antara (bidang) pengaduan masyarakat dengan pihak pelapor kan dilakukan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (10/11/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Memang SOP-nya seperti itu. Siapapun yang melapor kepada KPK atas dugaan Tipikor, pasti tindak lanjutnya ada dari KPK untuk koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan pihak pelapor yang sebenarnya dilindungi UU,” sambungnya.

KPK menurut Ali, tidak akan pernah menyebut pelapor dugaan Tipikor. Akan hal itu, ia berharap pihak terlapor juga tidak mempublikasikannya dirinya kepada publik.

Baca Juga :  Kementerian Agama Akan Gelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1445 H

“Kami berharap pelapor Tipikor tidak usah mempublikasikan dirinya. Karena memang ada UU-nya, melindunginya termasuk KPK,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan terkait laporan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dan memverifikasi terkait laporan tersebut.

“Berikutnya sesuai ketentuan kami lakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat dengan analisis dan verifikasi untuk memastikan apakah memenuhi syarat dan menjadi kewenangan KPK,” kata Ali melalui keterangannya, Senin (23/10/2023).

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa peran dari masyarakat dalam upaya memberantas korupsi sangat dibutuhkan. “Tentu dengan didukung data awal sebagai bahan telaah dan analisis laniutannya,” tutup Ali Fikri.

Sebelumnya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme.

Baca Juga :  KPU Pastikan ODJG Bisa Gunakan Hak Pilihnya di Pemilu 2024, Asal...

Koordinator TPDI Erick S. Paat, menjelaskan bahwa alasan pihaknya melaporkan Paman Gibran hingga keluarga Jokowi terkait putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres.

Erick pun mempertanyakan alasan Ketua MK Anwar Usman yang tidak mundur dari jabatannya usai memberikan putusan tersebut.

“Sesuai dengan UU daripada kekuasaan kehakiman kalau punya hubungan kekeluargaan itu ketua, ketuanya majelisnya harus mengundurkan diri, itu tegas. Tapi kenapa Ketua MK membiarkan dirinya tetap menjadi ketua majelis hakim,” ucapnya.

Selain Anwar Usman, pihaknya juga melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Kemudian Mensesneg Pratikno, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Almas Tsaqibbirru selaku pemohon, Arif Suhadi serta seluruh hakim konstitusi yang mengawal putusan tersebut.(hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%
Sebut Pemeriksaan Hasto Tak Tiba-tiba, KPK: Keberlanjutan
Mahfud MD Harap Prabowo Bisa Benahi Bobroknya Penegakan Hukum
50 WNI Tamu Undangan Raja Salman Tak Masuk Kuota Haji Indonesia
Ponsel Hasto Kristiyanto Disita KPK usai Diperiksa Terkait Harun Masiku
Bebas Murni, Habib Rizieq: Demi Allah Saya Akan Kejar Pihak Yang Terlibat Pembantaian di KM 50
Tak Kunjung Laku, Harga Lelang Mobil Rubicon Milik Mario Dandy Turun jadi Rp600 Juta
Raja Salman Undang 50 WNI Ibadah Haji, Ada Menkeu Sri Mulyani hingga Pimpinan PBNU
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:28 WIB

Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:24 WIB

Sebut Pemeriksaan Hasto Tak Tiba-tiba, KPK: Keberlanjutan

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:29 WIB

Mahfud MD Harap Prabowo Bisa Benahi Bobroknya Penegakan Hukum

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:23 WIB

50 WNI Tamu Undangan Raja Salman Tak Masuk Kuota Haji Indonesia

Senin, 10 Juni 2024 - 14:24 WIB

Ponsel Hasto Kristiyanto Disita KPK usai Diperiksa Terkait Harun Masiku

Senin, 10 Juni 2024 - 11:25 WIB

Bebas Murni, Habib Rizieq: Demi Allah Saya Akan Kejar Pihak Yang Terlibat Pembantaian di KM 50

Senin, 10 Juni 2024 - 10:23 WIB

Tak Kunjung Laku, Harga Lelang Mobil Rubicon Milik Mario Dandy Turun jadi Rp600 Juta

Sabtu, 8 Juni 2024 - 16:27 WIB

Raja Salman Undang 50 WNI Ibadah Haji, Ada Menkeu Sri Mulyani hingga Pimpinan PBNU

Berita Terbaru

Pemerintahan

Menaker: Berkurban, Simbol Solidaritas Nilai-Nilai Sosial

Rabu, 19 Jun 2024 - 10:24 WIB