Bawaslu Proses 33 Laporan Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal

Senin, 27 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Bawaslu RI Puadi (kanan) didampingi Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kiri) (ist)

Anggota Bawaslu RI Puadi (kanan) didampingi Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kiri) (ist)

JAKARTA RAYA-Kampanye Pemilu 2024 belum juga dimulai, namun banyak pelanggaran yang telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Tercatat saat ini Bawaslu sedang memproses 33 laporan pelanggaran setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) terkait dengan kampanye di luar masa kampanye.

“Nah, 33 laporan (dugaan pelanggaran pemilu) ini dalam sidang ajudikasi berkaitan dengan pelanggaran administrasi,” kata anggota Bawaslu RI Puadi usai konferensi pers usai Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dijelaskan pula bahwa informasi awal yang telah masuk ke Bawaslu akan dilakukan penelusuran dan pendalaman guna memastikan adanya dugaan pelanggaran pemilu atau tidak.

Baca Juga :  Eks Bos Pertamina Kirim Surat terbuka ke Jokowi, Merasa Dikenakan Pasal Karet

Hal itu, lanjut Puadi, sudah sesuai dengan Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang secara tegas mengatur siapa saja yang berhak membuat laporan dugaan pelanggaran pemilu.

“Nah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 tentang pintu masuk laporan siapa-siapa saja yang berhak untuk melaporkan, warga negara Indonesia, pemantau pemilu, dan peserta pemilu,” ujar Puadi.

Sebelumnya, anggota Bawaslu RI Lolly Suhentty menyebutkan terdapat 33.740 tindakan pencegahan pelanggaran pemilu oleh pihaknya sebelum memasuki masa kampanye Pemilu 2024.

“Sejak rentang Januari sampai 25 November, Bawaslu sudah melakukan upaya pencegahan sebanyak 33.740 tindakan,” kata Lolly dalam acara yang sama.

Bawaslu RI, kata dia, akan memasifkan upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan Pemilu 2024.

Baca Juga :  Bawaslu akan Ungkap Hasil Pendalaman PPATK atas Transaksi Janggal Pemilu

Dikatakan pula bahwa strategi pencegahan pelanggaran pemilu akan diterapkan secara berbeda-beda tergantung pada tingkat indeks kerawanan pemilu (IKP) di setiap provinsi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.(hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

Wamenpar Tekankan Pentingnya Kebersihan Destinasi untuk Ciptakan Pariwisata Berkualitas
Kinerja PT Semen Indonesia Menurun, Uchok: Kalau Lambat, Copot Direksi SIG
Pemprov DKI Bersinergi dengan Hanwha Life Hadirkan Mobil SAPA untuk Perlindungan Perempuan dan Anak
Program MBG Prabowo sudah Sesuai yang Diinginkan Meski Butuh Perbaikan
Diskusi dengan Serikat Pekerja dan Manajemen Sritex, Wamenaker Pastikan Kembali Tidak Ada PHK
Jimny 5-Door Raih Gelar Mobil Terbaik 2024 dari FORWOT
Kejati Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi di Dinas Kebudayaan DKI, IHW dan MFM
Uchok Sky Khadafi Desak Presiden Prabowo Bubarkan Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 19 Januari 2025 - 15:22 WIB

Wamenpar Tekankan Pentingnya Kebersihan Destinasi untuk Ciptakan Pariwisata Berkualitas

Sabtu, 18 Januari 2025 - 16:19 WIB

Kinerja PT Semen Indonesia Menurun, Uchok: Kalau Lambat, Copot Direksi SIG

Kamis, 16 Januari 2025 - 12:24 WIB

Pemprov DKI Bersinergi dengan Hanwha Life Hadirkan Mobil SAPA untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumat, 10 Januari 2025 - 13:20 WIB

Program MBG Prabowo sudah Sesuai yang Diinginkan Meski Butuh Perbaikan

Kamis, 9 Januari 2025 - 09:29 WIB

Diskusi dengan Serikat Pekerja dan Manajemen Sritex, Wamenaker Pastikan Kembali Tidak Ada PHK

Berita Terbaru

Pemerintahan

Bakamla RI dan Japan Coast Guard Gelar Passing Exercise

Sabtu, 25 Jan 2025 - 18:17 WIB