Berubah jadi DKJ, GBK dan Pelabuhan Diusulkan Dikelola Pemprov

Kamis, 2 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ISTIMEWA

ISTIMEWA

Bila kedua aset tersebut diserahkan dan dikelola pemerintah daerah, maka bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

JAKARTARAYA-Untuk mendongkrak Pendapatan Asil Daerah (PAD), Komisi C DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI untuk mengelola Gelora Bung Karno (GBK) dan Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini merupakan aset pemerintah pusat pasca ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara.

“Apakah aset seperti GBK dan juga pelabuhan yang ada di Tanjung Priok bisa kita kelola? Kalau kita bisa kelola itu kan menjadi salah satu potensi untuk mendapatkan jenis pajak kembali,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Yusuf di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yusuf mengatakan, bila kedua aset tersebut diserahkan dan dikelola pemerintah daerah, maka bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat tentang aturan di bawahnya Undang-Undang DKJ,” ujarnya.

Baca Juga :  Heru Budi Sebut RUU DKJ Ditargetkan Selesai Desember Ini

Dia berharap keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terdapat beleid yang mengatur tentang aset-aset yang dimiliki pemerintah pusat agar diserahkan ke DKI Jakarta.

Selain itu, ia juga memastikan akan terus mengawal agar terwujudnya Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global serta kawasan aglomerasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).

Ketika Jakarta menjadi pusat ekonomi nasional dan kota global, DKJ berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan keuangan serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional dan global.

“Nah ini yang akan kita kawal tentang DKJ. Jakarta akan menjadi kota global, kota perekonomian dan aglomerasi,” ujarnya.

Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Tri Indrawan mengatakan, kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunggu Presiden Joko Widodo untuk menetapkan Jakarta sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Baca Juga :  Tiga Pengedar Narkoba Terancam 20 Tahun Penjara

“Dengan berlakunya Undang-Undang DKJ, kita masih menunggu (keppres-nya). Nantinya diamanatkan dua tahun, setelah itu akan terbit pelaksanaan teknis tentang bagaimana konsep Jakarta ke depannya,” kata Tri.

Bahkan, menurut Tri, sambil menunggu peraturan tersebut, pihaknya tengah mempersiapkan Jakarta sebagai kota global. Khususnya pada indikator peningkatan sinergi transportasi dan membuat kota menjadi layak huni.

Termasuk di antaranya menyediakan fasilitas kesehatan yang mumpuni dan mudah diakses hingga peningkatan ekosistem teknologi informasi.

“Di posisi Jakarta sekarang sedang peningkatan sinergi transportasi, membuat kota menjadi layak huni, peningkatan ekosistem teknologi informasi,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada Senin (29/4).(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Berikan Fasilitas Kredit Kepemilikan Tempat Usaha di Pasar Sukasari Bogor, Bank DKI Gandeng Perumda Pasar Pakuan Jaya
Tandatangani Pakta Integritas, Kesit Budi Handoyo Komitmen Besarkan PWI Jaya dengan Profesional Bertanggung Jawab
Koalisi PKS-PDIP di Pilkada DKI 2024 Kekuatan yang Dahsyat
Saksikan Penandatangan Kontrak Kerja, Wakil Wali Kota Jakut Juaini Imbau PPPK Layani Masyarakat Sepenuh hati
KPU DKI Jakarta : Dokumen Diterima, Pasangan Calon Perseorangan Punya Waktu 3×24 Jam untuk Unggah ke Silon
Jakarta Bangun Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi RDF di Rorotan, Salah Satu yang Terbesar di Dunia
Tissa Biani Punya Hobi Memasak
Maarten Paes, Pesaing Baru di Pos Penjaga Gawang Timnas Indonesia
Berita ini 7 kali dibaca
Untuk mendongkrak Pendapatan Asil Daerah (PAD), Komisi C DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI untuk mengelola Gelora Bung Karno (GBK) dan Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini merupakan aset pemerintah pusat pasca ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara. "Apakah aset seperti GBK dan juga pelabuhan yang ada di Tanjung Priok bisa kita kelola? Kalau kita bisa kelola itu kan menjadi salah satu potensi untuk mendapatkan jenis pajak kembali,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Yusuf di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin. Yusuf mengatakan, bila kedua aset tersebut diserahkan dan dikelola pemerintah daerah, maka bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 08:19 WIB

Berikan Fasilitas Kredit Kepemilikan Tempat Usaha di Pasar Sukasari Bogor, Bank DKI Gandeng Perumda Pasar Pakuan Jaya

Kamis, 16 Mei 2024 - 17:10 WIB

Tandatangani Pakta Integritas, Kesit Budi Handoyo Komitmen Besarkan PWI Jaya dengan Profesional Bertanggung Jawab

Rabu, 15 Mei 2024 - 07:26 WIB

Koalisi PKS-PDIP di Pilkada DKI 2024 Kekuatan yang Dahsyat

Selasa, 14 Mei 2024 - 19:16 WIB

Saksikan Penandatangan Kontrak Kerja, Wakil Wali Kota Jakut Juaini Imbau PPPK Layani Masyarakat Sepenuh hati

Selasa, 14 Mei 2024 - 15:24 WIB

KPU DKI Jakarta : Dokumen Diterima, Pasangan Calon Perseorangan Punya Waktu 3×24 Jam untuk Unggah ke Silon

Senin, 13 Mei 2024 - 13:15 WIB

Jakarta Bangun Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi RDF di Rorotan, Salah Satu yang Terbesar di Dunia

Senin, 13 Mei 2024 - 09:56 WIB

Tissa Biani Punya Hobi Memasak

Senin, 13 Mei 2024 - 09:54 WIB

Maarten Paes, Pesaing Baru di Pos Penjaga Gawang Timnas Indonesia

Berita Terbaru