Capres-Cawapres Harus Jalani Audit HAM

Sabtu, 25 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deputi Hukum HAM TPN Todung Mulya Lubis

Deputi Hukum HAM TPN Todung Mulya Lubis

JAKARTA RAYA – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mengusulkan capres-cawapres RI di masa depan menjalani audit Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu perlu dilakukan demi mendapatkan sosok yang menghormati HAM.

Pernyataan itu disampaikan Todung dalam acara diskusi bertajuk “BedaHAM: Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024”. Acara itu berlangsung di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

“Pemimpin negara ini ke depan harus menjalani audit HAM. Itu penting untuk dilakukan agar kita bisa menampilkan capres dan cawapres yang hormat kepada HAM,” ujar Todung.

“Kita harus melihat rekam jejak dan visi misi capres cawapres (terkait HAM). Itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan audit. Sejauh mana dia taat terhadap HAM,” sambungnya kemudian.

Lebih lanjut, dia menjelaskan usul tersebut bisa saja ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nantinya, kita dapat mengetahui apakah para capres-cawapres memiliki rekam jejak yang buruk terkait HAM atau tidak melalui audit HAM.

Baca Juga :  Analis Pertahanan Sebut Jokowi Lakukan Kejahatan Politik saat Menyatakan Presiden Boleh Kampanye di Hadapan Jajaran TNI

Sementara itu, pasangan capres cawapres Ganjar-Mahfud memiliki komitmen terkait HAM dalam visi misinya. Selain itu, keduanya memiliki track record yang baik dalam kaitannya dengan HAM.

Sebagai informasi, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diusung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Ganjar-Mahfud telah mendapat nomor urut 3 dalam Pilpres 2024. Masa kampanye akan dimulai pada 28 November mendatang.(hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%
Sebut Pemeriksaan Hasto Tak Tiba-tiba, KPK: Keberlanjutan
Mahfud MD Harap Prabowo Bisa Benahi Bobroknya Penegakan Hukum
50 WNI Tamu Undangan Raja Salman Tak Masuk Kuota Haji Indonesia
Ponsel Hasto Kristiyanto Disita KPK usai Diperiksa Terkait Harun Masiku
Bebas Murni, Habib Rizieq: Demi Allah Saya Akan Kejar Pihak Yang Terlibat Pembantaian di KM 50
Tak Kunjung Laku, Harga Lelang Mobil Rubicon Milik Mario Dandy Turun jadi Rp600 Juta
Raja Salman Undang 50 WNI Ibadah Haji, Ada Menkeu Sri Mulyani hingga Pimpinan PBNU
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:28 WIB

Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:24 WIB

Sebut Pemeriksaan Hasto Tak Tiba-tiba, KPK: Keberlanjutan

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:29 WIB

Mahfud MD Harap Prabowo Bisa Benahi Bobroknya Penegakan Hukum

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:23 WIB

50 WNI Tamu Undangan Raja Salman Tak Masuk Kuota Haji Indonesia

Senin, 10 Juni 2024 - 14:24 WIB

Ponsel Hasto Kristiyanto Disita KPK usai Diperiksa Terkait Harun Masiku

Senin, 10 Juni 2024 - 11:25 WIB

Bebas Murni, Habib Rizieq: Demi Allah Saya Akan Kejar Pihak Yang Terlibat Pembantaian di KM 50

Senin, 10 Juni 2024 - 10:23 WIB

Tak Kunjung Laku, Harga Lelang Mobil Rubicon Milik Mario Dandy Turun jadi Rp600 Juta

Sabtu, 8 Juni 2024 - 16:27 WIB

Raja Salman Undang 50 WNI Ibadah Haji, Ada Menkeu Sri Mulyani hingga Pimpinan PBNU

Berita Terbaru

Pemerintahan

Menaker: Berkurban, Simbol Solidaritas Nilai-Nilai Sosial

Rabu, 19 Jun 2024 - 10:24 WIB