JAKARTA RAYA- Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menilai rencana pemerintah membuka impor Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 200 ribu ton bertentangan dengan komitmen untuk mencapai swasembada pangan.
Darmadi mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam kebijakan pangan, yang sering kali berubah-ubah tanpa landasan yang jelas.
“Pemerintah harus konsisten intinya. Kalau belum pasti atau matang, jangan buat statement atau janji,” ujar Darmadi kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (4/3/2025).
Darmadi khawatir ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah, dapat menjauhkan cita-cita swasembada pangan dari kenyataan. “Pada akhirnya cita-cita swasembada pangan hanya sekedar ilusi belaka, jika setiap kebijakan kerap diubah-ubah tanpa basis kajian yang memadai,” katanya.
Meski mengkritik langkah tersebut, Darmadi mengaku memaklumi bila kebijakan impor dilakukan dalam situasi yang benar-benar mendesak dan didukung data yang valid.
“Kalau terpaksa impor, tapi untuk kesejahteraan rakyat, kami setuju. Tapi buat perencanaan yang matang, supaya jangan banyak janji. Kalau janji-janji tidak terpenuhi kan membuat integritas Pemerintah bisa terilusi,” tegasnya.
Darmadi berpendapat pemerintah tampak tak memiliki data akurat terkait kebutuhan dan kapasitas produksi gula dalam negeri. Ia menegaskan impor harusnya jadi opsi terakhir, dengan catatan kebutuhan gula dalam negeri tak dapat dipenuhi oleh industri lokal.
“Tapi, pertanyaannya apakah benar industri lokal kita tak sanggup penuhi kebutuhan dalam negeri?” ujar Politikus PDI Perjuangan tersebut.
Darmadi juga menegaskan agar pemerintah tidak hanya sibuk dengan pencitraan politik semata. Sebab pada pemerintahan periode sebelumnya, publik sudah overload atau bosan dicekoki narasi-narasi penuh janji-janji kosong.
“Mestinya pemerintah sekarang tidak meniru model sebelumnya yang hanya pandai beretorika, tapi tidak pernah konsisten dalam mengimplementasikan janjinya,” Legislator dapil Daerah Khusus Jakarta (DKJ) III tersebut. (sin)
Tinggalkan Balasan