JAKARTA RAYA – Ratusan individu dan organisasi perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM menyelenggarakan mimbar demokrasi perempuan di depan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2024).
Para peserta aksi mengenakan baju bernuansa ungu sebagai simbol perjuangan para perempuan menolak penyalahgunaan kekuasaan. Mimbar demokrasi perempuan diisi dengan pembacaan orasi, puisi, dan lagu atas kondisi demokrasi yang sangat buruk di masa reformasi yang dilakukan Presiden Jokowi Koalisi ini mendesak Presiden Jokowi, untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu.
“Kami akan terus bersuara tidak akan berhenti untuk memberitahu Jokowi berhenti melakukan cawe-cawe pada pemilu 2024,”kata Mike Verawati, anggota dari Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM.
Lebih lanjut, pihaknya turut menyayangkan sikap presiden Jokowi yang justru dinilai terang-terangan melakukan pelanggaran. Terutama terkait pernyataan presiden yang menyebut boleh memihak dan menjadi juru kampanye.
“Sampai saat ini kami menyayangkan karena Jokowi justru mengingkari hal-hal yang sebenarnya dia ucapkan ketika kita dukung di masa yang lalu bahwa demokrasi harus dijalankan dengan beretika bahwa pejabat negara publik harus netral tapi semuanya dihancurkan oleh Jokowi dengan semua yang dilakukan,”ucapnya.
Selain itu, apa yang dilakukan Jokowi tidak sesuai dengan Nawacita presiden di tahun 2014, yaitu pemerintah yang berjanji untuk tidak absen dan akan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan Presiden Jokowi juga telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi berperspektif perempuan, dimana suara perempuan yang kritis terhadap sikap presiden tidak dianggap penting.
“Kritik dari universitas- universitas dan organisasi masyarakat sipil termasuk perempuan diabaikan. Pemilu hanya digunakan sebagai alat kontestasi, perempuan jadi penonton ketidakadilan dan keserakahan,”katanya.
Adapun dalam deklarasi ini Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM menagih sumpah Jokowi sebagai presiden yakni sebagai berikut:
1. Kami menolak ketidaknetralan presiden karena merusak demokrasi, mengoyak keadilan dan memecah bangsa;
2. Kami menolak penyalahgunaan kekuasaan presiden dalam mendukung pasion dengan melanggar konstitusi, mengukuhkan nepotisme, oligarki dan patriarki;
3. Kami menolak keberpihakan presiden pada pasangan calon/ pasion yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat masa lalu dan tanpa pertanggungjawaban di depan hukum termasuk perkosaan massal Mei 1998;
4. Kami menolak pajak kami digunakan untuk kepentingan politik partisan melalui pembagian bantuan sosial/ bansos sebagai wajah baru penyalahgunaan kekuasaan.
5. Kami menagih sumpah, nilai-nilai, seluruh janji penegakan demokrasi, HAM, kesejahteraan rakyat dan kepatuhan pada konstitusi yang saat ini diingkari dan menjadi warisan buruk bagi generasi muda Indonesia.(hab)
Tinggalkan Balasan