Oleh: Dahlan Muhammad
(Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik)
JAKARTA RAYA – Pasca Gibran turun dari kursi Wakil Presiden (Wapres), maka tantangan terberatnya adalah situasi ekonomi.
Desember ada Natal dan Tahun baru,
Januari dan Februari ada Imlek dan Puasa Ramadhan. Maret 2027, lebaran Idul Fitri. Sementara transfer ke daerah masih setengah hati .
Kecerdasan tim ekonomi yang sudah ganti dua kali bakal diuji. Jika gagal atau sama saja, maka kita berkesimpulan: Apa yang dikatakan pondasi ekonomi kuat, ternyata bobrok dan tidak ada hubungannya dengan Gibran turun, sehingga semakin kuat dugaan bahwa Wapres baru tidak berfungsi.
Isu pola adu domba yang gagal kemarin , tentu mereka makin punya amunisi baru. Yang isunya kemaren 50 meter, mungkin besok jadi 100 meter.
Bagi pemain mereka lebih suka dengan politik Ikan lele: bermain di air keruh , mereka hanya menonton dan kita sibuk menangkap ikan lele yang berpita warna warni. Intinya adalah pemerintah harus mampu meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.
Sehingga jika esok ada reshuffle kabinet, semua itu hanya bagian dari tukar guling. Karena sesungguhnya pemain cadangan dapat dipastikan tidak siap. Kecuali jika yang diambil pemain cadangan tanpa pamrih. Tapi itu sepertinya sulit didapatkan. Oleh sebab itu, tim ekonomi jadi sangat penting dibanding memikirkan reshufle kabinet dan geng Solo.
Harapan rakyat sesungguhnya adalah mereka bisa menghirup udara yang merdeka, dengan harga yang terjangkau dan murah.
Terjebak dalam memilih pengganti Wapres yang hanya sebagai ban serep, rasanya itu konyol. Kalaupun dibicarakan tentu bagi Presiden adalah orang yang sudah dipercaya. Bukan karbitan. Karena secara konstitusi jelas tugas dan fungsinya.
Justru yang harus serius dibicarakan adalah mengkoreksi program pemerintah. Program yang tidak memberi pergerakan ekonomi rakyat , tapi hanya sibuk dalam pergerakan ekonomi makro di ruang saham.
Mendengar swasembada pangan dengan harga di pasar stabil sepertinya membawa ketenangan. Dan yang selalu ditanya rakyat; berapa harga telor, ayam, sayuran dan kebutuhan pokok lainnya. Apa yang naik dan apa yang turun.
Ini pertanyaan yang salah. Harusnya yang ditanyakan adalah; apakah yang beli makin banyak atau makin sedikit? Apa omzet pedagang kecil stagnan atau turun atau naik?
Tanyakan juga, apakah program strategis selama ini berdampak positif bagi ekonomi rakyat atau tidak. Atau hanya sekedar demi gengsi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebuah program strategis, tapi baru diperbaiki setelah rakyat protes dan terbukti ada korupsi. Dan sampai saat ini, yang terlalu dibesar-besarkan tentang gizi anak, sehingga MBG digencarkan. Mereka lupa, orang tuanya pun perlu gizi.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dimaksud sebagai upaya menggerakkan ekonomi rakyat, sampai saat ini juga belum memberikan kejelasan secara fungsinya. Hari ini untuk retail, besok klinik, besoknya distributor elpiji, belum tahu lusa apalagi. Mungkin jual kambing, sapi, buat lebaran.
Padahal, Dana Transfer ke daerah dipotong, hanya untuk mewujudkan program utama ini. Siapa pembisiknya? atau ini ide Presiden sendiri, yang membayangkan bisa berjalan dengan baik, tanpa memperhitungkan daerah dengan tingkat resikonya yang lebih tinggi.
Lagi-lagi kecurigaan itu muncul; laporan ke Presiden semua hanya ABS alias Asal Bos Senang.
Padahal, justru transfer ke daerah yang harus segera dikembalikan, agar isu-isu disintegrasi tidak jadi pembicaraan di ruang gelap.
Pak Presiden Yth. Bagi rakyat permintaannya cukup sederhana; Anda bisa membuat harga kentang Rp 2000 per Kg, akan kuangkat Presiden Prabowo dan wakilnya seumur hidup. Merdeka! (*)


Tinggalkan Balasan