JAKARTA RAYA – Calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengaku akan mengkaji soal pembentukan matra cyber di institusi TNI. Pembentukan matra cyber ini sebelumnya telah diusulkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).

Jenderal Agus mengakui bahwa usulan Lemhanas ini sebenarnya sudah banyak diterapkan di banyak Negara. Dimana, kata dia, matra cyber sudah menjadi satuan tersendiri.

“Nanti kami akan mengkaji, kemudian membuat Pokja,” kata Agus usai menjalani fit and proper test sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Baca Juga:Gubernur Lemhannas Terima Kunjungan Pimpinan Ponpes Darul Amanah SuKorejo Kendal

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyampaikan bahwa persoalan cyber menjadi salah satu prioritas yang akan dijalani dalam kepemimpinannya nanti. Keberadaan cyber ini sangat penting untuk menghadapi ancaman, tantangan, sekaligus gangguan yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini.

“Sekarang kita sudah perangnya sudah menggunakan cyber, kemudian drone,” ujarnya.

“Nanti kita akan kembangkan di satuan TNI, sekarang sudah ada pasukan cyber, nanti kita akan optimalkan,” tutur dia melanjutkan.

Baca Juga:Slank Meriahkan Sertijab KSAD Maruli Simanjuntak

Di kesempatan itu, Jenderal Agus Subiyanto mengingatkan soal ancaman sanksi tegas yang akan dijatuhkan kepada seluruh prajurit TNI yang terbukti terlibat dalam politik praktis pada kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Jenderal Agus menyatakan bahwa TNI mempunyai koridornya yang telah diatur dalam UU TNI bahwa prajurit tak boleh ikut politik praktis. Bahkan, kata dia, hal itu juga sudah ditegaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

“Apabila melanggar Undang-Undang tersebut, akan dikenakan hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari pimpinan tersebut,” kata Agus usai menjalani fit and proper test di Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Di sisi lain, kata dia, komitmen untuk menjaga netralitas TNI ini juga sudah disampaikan kepada Komisi I. Dia meminta untuk tidak meragukan komitmen tersebut.

“Saya sudah tekankan dan sudah memberikan penyuluhan pada prajurit yang sampai pangkat terendah,” ujarnya.

Jenderal Agus menyampaikan bahwa para prajurit TNI telah diberikan buku saku yang akan dijadikan sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Setiap prajurit mempunyai buku saku tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan,” pungkasnya.(hab)