JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

Rabu, 15 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 JAKARTARAYA- JMSI. Organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber  Indonesia (JMSI) menolak draf RUU Penyiaran yang tengah digodok DPR RI. JMSI menilai, draf RUU Penyiaran itu berisi pasal-pasal yang mencederai kebebasan pers dan membahayakan demokrasi.

JMSI mengingatkan, kemerdekaan pers dan hak masyarakat akan informasi dijamin oleh UUD 1945.

Salah satu pasal di dalam draf revisi UU Penyiaran yang menjadi sorotan publik khusunya masyarakat pers adalah Pasal 50B ayat (2) huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigatif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan, bunyi Pasal 50B ayat (2) huruf c itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 50B ayat 2 huruf c itu juga bertentangan dengan UU 40/1999 tentang Pers khususnya Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.

Baca Juga :  Dinilai Aktif Lakukan Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba, BNN Kota Tangerang Apresiasi LAN Kota Tangerang

“Selama karya tersebut memegang teguh kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data yang benar, dibuat secara profesional dan semata-mata untuk kepentingan publik maka tidak boleh ada yang melarang karya jurnalistik investigasi disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi dan radio serta media digital mereka,” ujarnya.

Secara subtansi, sambung Teguh, aturan yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi oleh lembaga penyiaran dapat diartikan sebagai upaya intervensi dan pembungkaman kemerdekaan pers di tanah air.

Teguh juga menggarisbawahi, masyarakat khawatir RUU Penyiaran itu menjadi alat kekuasan serta politik oleh pihak tertentu untuk mengkebiri praktik jurnalistik yang profesional dan berkualitas.

Selain itu, huruf k di dalam Pasal 50B ayat (2) RUU Penyiaran melarang penayangan “isi siaran” dan “konten siaran” yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Menurut Teguh, bagian ini sangat multi tafsir dan berpotensi menjadi “pasal karet”. Dia mengingatkan, penilaian terhadap “berita bohong” adalah domain dan kewenangan Dewan Pers seperti diatur dalam UU Pers yang disemangati UUD 1945.

JMSI juga menilai Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat (2) dalam RUU Penyiaran yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik lembaga Penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak pantas.

Baca Juga :  Mahfud MD Tegaskan Indonesia Warisan Ulama yang Harus Dijaga

Menurut hemat Teguh, bagian ini harus dikaji ulang dengan sungguh-sungguh karena bersinggungan dengan amanat UU Pers yang memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa karta jurnalistik.

Mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini mengingatkan DPR RI bahwa baik UUD 1945 maupun UU Pers memberikan mandat kepada masyarakat pers nasional untuk mengatur kehidupan pers yang sehat, profesional dan berkualitas melalui mekanisme self regulation.

Oleh karena itu setiap sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik baik yang ditayangkan media cetak, media siber, maupun lembaga penyiaran, hanya bisa diselesaikan di Dewan Pers.

“Ini untuk memastikan bahwa kerja jurnalistik yang profesional, berkualitas, dan bertanggungjawab dapat berlangsung independen tanpa intervensi dari pihak manapun,” ujarnya.

Mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini mendesak DPR RI untuk mengkaji kembali RUU Penyiaran dan menyeleraskannya dengan UUD 1945 dan UU 40/1999 tentang Pers.(rls/Fj)

Berita Terkait

DKPP Panggil Desta Dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Kasus Asusila Ketua KPU
‘Angin Perubahan’ Ajak Perempuan Tingkatkan Kontribusi kepada Bangsa
Jemaah Haji Indonesia Dilarang Bawa Jimat, Ancaman Penjara dan Deportasi
Jemaah Indonesia Dilarang Kibarkan Spanduk hingga Bendera di Sekitar Masjid Nabawi
Wadidaw! Legislator PDIP Ini Usul Money Politics Dilegalkan
Pj Gubernur Jakarta, Pj Gubernur NTT dan Stafsus Menteri Hadiri Sidang Disertasi Notaris Ira Sudjono
Pedangdut Nayunda Terseret Kasus Pencucian Uang SYL
Maarten Paes, Pesaing Baru di Pos Penjaga Gawang Timnas Indonesia
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 14:24 WIB

DKPP Panggil Desta Dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Kasus Asusila Ketua KPU

Selasa, 21 Mei 2024 - 07:26 WIB

‘Angin Perubahan’ Ajak Perempuan Tingkatkan Kontribusi kepada Bangsa

Jumat, 17 Mei 2024 - 15:23 WIB

Jemaah Haji Indonesia Dilarang Bawa Jimat, Ancaman Penjara dan Deportasi

Jumat, 17 Mei 2024 - 13:19 WIB

Jemaah Indonesia Dilarang Kibarkan Spanduk hingga Bendera di Sekitar Masjid Nabawi

Rabu, 15 Mei 2024 - 17:25 WIB

Wadidaw! Legislator PDIP Ini Usul Money Politics Dilegalkan

Rabu, 15 Mei 2024 - 13:12 WIB

Pj Gubernur Jakarta, Pj Gubernur NTT dan Stafsus Menteri Hadiri Sidang Disertasi Notaris Ira Sudjono

Rabu, 15 Mei 2024 - 03:23 WIB

JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

Senin, 13 Mei 2024 - 15:10 WIB

Pedangdut Nayunda Terseret Kasus Pencucian Uang SYL

Berita Terbaru

Daerah

Helmy Halim : eSport Perlu Dukungan Orang Tua

Sabtu, 25 Mei 2024 - 19:17 WIB