JAKARTA RAYA – Senator Maluku Utara Hasby Yusuf, S.E., menyambut positif terpilihnya Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si. (Han), dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), sebagai nominator DPD RI Award 2026 mewakili Provinsi Maluku Utara.
Rachma masuk nominasi melalui inovasi Kawasan New Transmigrasi 5.0, yang antara lain mendorong penguatan ketahanan pangan, hilirisasi komoditas, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai.
Hasby menilai masuknya Rachma dalam ajang tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap kontribusi akademisi dalam pembangunan daerah.
“Sebagai Senator Maluku Utara, saya sangat bangga. Ibu Rachma telah mengangkat nama daerah kita ke panggung nasional. Ini bukti bahwa kontribusi nyata bagi Maluku Utara bisa datang dari siapa pun, termasuk akademisi dari Jakarta. Yang terpenting adalah hasilnya bagi masyarakat,” ujar Hasby saat ditemui di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Hilirisasi Tuna dan Upaya Memutus Monopsoni
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Rachma adalah posisi nelayan Morotai dalam rantai perdagangan hasil perikanan. Nelayan dinilai masih menghadapi struktur pasar monopsoni karena hasil tangkapan terkonsentrasi pada pihak pengolah tertentu.
Kondisi tersebut membuat posisi tawar nelayan dalam menentukan harga menjadi terbatas.
Menurut Rachma, keberhasilan hilirisasi perikanan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi maupun ekspor. Nilai tambah dari proses tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh nelayan sebagai pelaku utama sektor perikanan.
“Tolok ukur keberhasilan hilirisasi tuna di Morotai terletak pada sejauh mana nilai tambah ekonomi dapat dinikmati oleh para nelayan sebagai ujung tombak sektor ini,” ujar Rachma, sebagaimana dikutip Hasby.
Untuk memperkuat posisi nelayan, Rachma mendorong revitalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sangowo Timur dan Galo-galo.
Konsep tersebut diarahkan untuk membangun rantai dingin dari hulu hingga hilir, menjaga kualitas ikan, serta mengembangkan produk olahan tuna bernilai tambah, antara lain abon, bakso, dan fillet beku.
KDMP juga diharapkan dapat berperan sebagai agregator hasil tangkapan, penyedia sarana produksi, sekaligus lembaga keuangan mikro bagi nelayan. Dengan skema tersebut, nelayan diharapkan memiliki akses pembiayaan yang lebih baik dan tidak bergantung pada utang kepada tengkulak.
“Krisis rantai dingin memutus mata rantai hilirisasi di hulu dan mengembalikan nelayan pada posisi sebagai pedagang bahan mentah yang rentan. Kampung Nelayan Merah Putih hadir untuk memutus lingkaran setan ini. Ini juga bagian dari ketahanan pangan di sektor perikanan,” kata Rachma.
Ia juga menilai Morotai memiliki modal kuat untuk mengembangkan industri perikanan karena merupakan salah satu daerah penghasil tuna. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko yang menjadi bagian dari kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai dinilai dapat menjadi pendukung pengembangan sektor tersebut.
Rachma turut mendorong Pemerintah Kabupaten Morotai membentuk Perusahaan Daerah (Perusda) Perikanan. Lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi penyeimbang pasar, mengelola cold storage dengan dukungan energi terbarukan, serta memperluas akses pemasaran hasil perikanan ke pasar internasional.
Persoalan pengawasan perikanan juga menjadi perhatian. Rachma menyoroti dugaan praktik illegal fishing di perairan Bere-bere dan Gua Hira, termasuk aktivitas kapal berukuran 30 GT di zona 0–4 mil yang disebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Hidupkan Lahan Tidur melalui New Transmigrasi
Selain sektor perikanan, inovasi Rachma menyasar sektor pertanian. Di Desa Tiley Kusu, petani menghadapi persoalan banjir akibat luapan sungai yang berulang ketika hujan. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu produktivitas dan meningkatkan risiko gagal panen.
Keterbatasan tenaga kerja serta sumber daya manusia untuk mengelola lahan juga menjadi tantangan.
Melalui konsep Trans Lokal New Transmigrasi, Rachma mendorong pemanfaatan kembali lahan tidur sekaligus peningkatan kapasitas masyarakat setempat.
Program tersebut diharapkan dapat memperkuat produksi pangan dan mendorong swasembada beras di Morotai.
“Program Trans Lokal New Transmigrasi akan menghidupkan kembali lahan tidur dan memperkuat swasembada beras di Morotai,” ujar Kepala Desa Tiley Kusu, Sugiatno, sebagaimana dikutip dari gagasan Rachma.
Perhatian terhadap ketahanan pangan juga mencakup infrastruktur pendukung. Di Desa Aha, kondisi jembatan yang digunakan petani untuk membawa hasil panen menjadi salah satu persoalan yang disoroti.
“Setiap langkah di atas jembatan itu adalah taruhan nyawa. Ini bukan soal infrastruktur semata, tetapi martabat manusia yang menghidupi bangsa. Jembatan yang layak adalah investasi ketahanan pangan nasional, bukan kemewahan,” tegas Hasby, mengutip pandangan Rachma.
Dorong Penguatan Bulog di Maluku Utara
Langkah lain yang dinilai strategis adalah upaya menghadirkan infrastruktur pascapanen melalui pembangunan gudang Bulog di Morotai.
Rachma bersama Tim Ekspedisi Patriot UI (TEP UI) Morotai disebut turut menginisiasi pembangunan gudang Bulog di Morotai. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari program pembangunan 100 gudang beras baru dengan nilai sekitar Rp5 triliun.
Program itu diperkuat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen.
Selain Morotai, tiga kabupaten di Maluku Utara, yakni Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah, juga ditetapkan sebagai lokasi pembangunan gudang Bulog.
Hasby menilai penguatan infrastruktur pangan perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas kelembagaan Bulog di Maluku Utara.
Saat ini, Kantor Cabang Bulog Ternate berstatus Tipe C dengan 19 pegawai organik. Namun, wilayah kerjanya mencakup 10 kabupaten/kota dengan karakter geografis kepulauan yang tersebar di 975 pulau. Sekitar 69,07 persen wilayah Maluku Utara merupakan perairan.
Jarak dan akses transportasi antarpulau menjadi tantangan tersendiri dalam koordinasi maupun distribusi pangan. Pulau Taliabu, misalnya, berjarak sekitar 462,17 kilometer dari Ternate dengan perjalanan laut sekitar 13 jam. Kepulauan Sula berjarak sekitar 358,17 kilometer, sedangkan Morotai sekitar 167,16 kilometer.
Atas kondisi tersebut, Hasby mendorong peningkatan status kelembagaan Bulog di Maluku Utara menjadi Kantor Divisi yang berdiri terpisah dari Kantor Wilayah Ambon.
“Kami mendorong agar Dirut BULOG segera menjadikan Maluku Utara sebagai Kantor Divisi yang terlepas dari Kantor Wilayah Ambon. Dengan peningkatan tipologi, koordinasi di 10 kabupaten/kota dengan 975 pulau yang luas wilayah perairannya mencapai 69,07 persen dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujar Hasby.
Menurut dia, penguatan kelembagaan Bulog tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi juga menyangkut kemampuan negara memastikan ketersediaan dan distribusi pangan di wilayah kepulauan.
“Ini bukan sekadar kepentingan administratif, melainkan fondasi bagi kedaulatan pangan di wilayah kepulauan yang menjadi beranda terdepan Indonesia Timur,” tegasnya.
Dorong Hilirisasi Kelapa
Selain tuna dan beras, pengembangan komoditas kelapa juga menjadi bagian dari gagasan pemberdayaan ekonomi masyarakat Morotai.
Melalui Perusda Agro, TEP UI Morotai mendorong pemanfaatan limbah kelapa menjadi produk bernilai tambah, seperti virgin coconut oil (VCO), briket, dan cocofiber.
Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap rantai perdagangan yang panjang sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas kelapa di tingkat lokal.
Dari Morotai ke Panggung Nasional
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari kiprah TEP UI Morotai di bawah kepemimpinan Rachma Fitriati. Kontribusi tersebut turut mengantarkan Universitas Indonesia menerima Mandaya Award 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI dalam kategori Penggerak Pembangunan Daerah Terpencil, Patriot Pemberdayaan Masyarakat.
Hasby berharap nominasi Rachma dalam DPD RI Award 2026 dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Maluku Utara untuk terlibat dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, keterbatasan geografis tidak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti menghadirkan inovasi. Justru kondisi kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi lokal.
“Saya berharap Ibu Rachma terus mendampingi Maluku Utara. Kami siap mendukung penuh, terutama dalam aspek kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,” pungkas Hasby.
DPD RI Award 2026 menjadi ajang penghargaan bagi individu maupun lembaga yang dinilai memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Salah satu fokus penghargaan tahun ini adalah kategori Penggerak Desa Mandiri Pangan.
Bagi Maluku Utara, nominasi Rachma menjadi momentum untuk membawa isu ketahanan pangan, hilirisasi, dan pemberdayaan masyarakat kepulauan ke tingkat nasional. Dari Morotai, gagasan pembangunan berbasis desa didorong menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas. (Hab)
Tinggalkan Balasan