KPJ: Dari Hari ke Hari Elektabilitas Pram-Doel Makin Menyala

JAKARTA RAYA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei elektabilitas para pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Jakarta 2024.

Survei menunjukkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno berhasil menyalip pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), dengan elektabilitas Pramono-Rano mencapai 41,6 persen, sementara RIDO berada di angka 37,4 persen.

Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutauruk menyambut baik hasil survei LSI tersebut.

“Alhamdulillah. Saya mengingatkan kepada para relawan untuk tidak terlena dan tetap bekerja keras,” ujar Amos saat berbincang dengan wartawan pada Senin (28/10).

Amos menilai peningkatan elektabilitas paslon nomor urut 3 ini disebabkan oleh intensitas pertemuan mereka dengan masyarakat.

“Saya merasakan dari hari ke hari elektabilitas Pram-Doel makin menyala,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa sejumlah program yang diusung oleh Pramono-Doel berhasil menarik perhatian masyarakat. Di antaranya, pengalokasian dana sebesar Rp 300 miliar untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh perempuan di Jakarta, penggratisan akses ke tempat wisata bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta janji memberikan sarapan gratis untuk warga Jakarta jika terpilih dalam Pilkada 2024.

Amos menambahkan bahwa program Work from Anywhere yang diusung pasangan Pramono-Rano juga berhasil menarik perhatian, termasuk dari masyarakat di wilayah penyangga Jakarta. Ia menjelaskan bahwa program ini menyentuh masalah mendasar yang dihadapi warga DKI, yaitu kemacetan.

“Program yang ditawarkan pasangan Pramono-Rano sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Permasalahan kemacetan di Jakarta adalah isu yang dirasakan oleh warga, terutama mereka yang tinggal di wilayah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amos menilai bahwa program Work from Anywhere dapat menjadi solusi signifikan untuk mengatasi kemacetan, terutama di jam-jam sibuk. Namun, ia juga menekankan pentingnya regulasi yang mendukung agar program ini dapat diterapkan secara efektif.

“Program Work from Anywhere memang menawarkan solusi yang bagus, tetapi implementasinya memerlukan regulasi yang jelas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan bahwa setiap perusahaan dapat menerapkan kebijakan ini dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih aturan,” ungkapnya. (hab)