KPK Usut Capres Korupsi

Jumat, 25 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPK Firli Bahuri

Ketua KPK Firli Bahuri

JAKARTA RAYA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri menegaskan tak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Ia tetap mengusut calon anggota legislatif,calon kepala daerah, calon presiden (capres) yang terjerat kasus korupsi. Alasannya tak lain karena menjalankan aturan.

“KPK bekerja sesuai dengan asas-asas tugas pokok, pasal KPK, itu termasuk transparan, akuntabel, kepentingan umum, kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan juga proporsionalitas, serta menjunjung asas hak asasi manusia,” ujar Firli di gedung KPK, Kamis (24/8).

Firli mempersilakan para caleg, cakada, maupun capres untuk terus kampanye dan menyampaikan visi misi ke depan. Namun demikian, Firli menegaskan, jangan menghentikan KPK dalam memberantas korupsi.

“Tentu hak politik itu silakan berjalan, tapi proses hukum pun tetap berjalan. Saya kira itu ya,” kata Firli Bahuri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa pemilu 2024. KPK menyatakan akan tetap memproses calon anggota legislatif (caleg) maupun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang terjerat kasus korupsi.

“Bagi kami tentu KPK ada amanah dari undang-undang untuk terus melakukan pemberantasan korupsi. Sehingga tentu kami lakukan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kami lakukan proses-proses dimaksud, tentu dengan profesional, dengan proporsional,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, dikutip liputan6, Selasa (22/8).

Ali mengatakan, setiap caleg maupun capres dan cawapres yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara akan tetap diusut sebagaimana laporan dari masyarakat. Ali menyatakan setiap laporan akan ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.

“Karena ada tugas pokok fungsi KPK, asas-asasnya ada keterbukaan, akuntabilitas, kemudian proporsional, penghormatan hak asasi manusia, itu yang jadi pegangan kami ketika menerima pengaduan masyarakat, memverifikasinya, kemudian menindaklanjuti pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pada proses persidangan,” kata Ali.

“Jadi tentu itu yang menjadi dasar dan pegangan KPK ketika menerima laporan dari masyarakat,” Ali menandaskan.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanudin meminta kepada seluruh jajaran, khususnya Intelijen dan Tindak Pidana Khusus di seluruh penjuru kejaksaan agar penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden, wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati.

“Insan Adhyaksa perlu mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat black campaign yang dapat menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan,” kata Jaksa Agung ST Burhanudin dalam siaran pers yang diterima, Senin (21/8).

Dia meminta segala proses hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan terhadap mereka yang masuk dalam kategori aduan maka harus ditunda sementara waktu sampai dengan tahapan pemilu 2024 selesai.

“Bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang Intelijen menunda proses pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu,” jelas dia.

Meski diminta menunda proses hukum, Jaksa Agung tetap memberi arahan khusus kepada jajaran intelijen untuk melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini.

“Segera melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Burhanuddin. (jr)

Baca Juga :  KPK Panggil Sekjen DPR Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Dinas

Berita Terkait

Prabowo-Titiek, Rujuk?
Partai Golkar Menugaskan Tiga Nama untuk Pilkada Jakarta 2024
Heru dan Kaesang Berpeluang jadi Kandidat di Pilgub Jakarta
PDIP Siapkan Kader Internal di Pilkada Kabupaten Tangerang
Airin Apresiasi Peran Perempuan Golkar di Pemilu 2024
Anies Dinilai Turun Level jika Maju di Pilgub Jakarta
PSI Klaim Jakarta tak Butuh Anies
Dua Kandidat Walikota Bukber Bareng Kucing Hitam
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 10:30 WIB

Prabowo-Titiek, Rujuk?

Minggu, 7 April 2024 - 20:49 WIB

Partai Golkar Menugaskan Tiga Nama untuk Pilkada Jakarta 2024

Selasa, 2 April 2024 - 09:49 WIB

Heru dan Kaesang Berpeluang jadi Kandidat di Pilgub Jakarta

Selasa, 2 April 2024 - 04:44 WIB

PDIP Siapkan Kader Internal di Pilkada Kabupaten Tangerang

Senin, 1 April 2024 - 10:14 WIB

Airin Apresiasi Peran Perempuan Golkar di Pemilu 2024

Senin, 1 April 2024 - 09:56 WIB

Anies Dinilai Turun Level jika Maju di Pilgub Jakarta

Kamis, 28 Maret 2024 - 10:06 WIB

PSI Klaim Jakarta tak Butuh Anies

Rabu, 27 Maret 2024 - 10:27 WIB

Dua Kandidat Walikota Bukber Bareng Kucing Hitam

Berita Terbaru

Kriminal

Polsek Cengkareng Periksa Lima Saksi dalam Kasus Anak Bacok Ibu

Selasa, 16 Apr 2024 - 10:48 WIB

Caption Tugu Monas yang menjadi icon Jakarta.(ist)

Pemerintahan

Pansus Pasca IKN DPRD DKI Persiapkan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi

Selasa, 16 Apr 2024 - 10:44 WIB

Politik

Prabowo-Titiek, Rujuk?

Selasa, 16 Apr 2024 - 10:30 WIB