KPU RI Siap Datangi Persidangan Soal Gugatan Pendaftaran Gibran

Minggu, 12 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari

JAKARTA RAYA – Pasca Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Cawapres, sudah dua gugatan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dua gugatan itu dilayangkan ke pengadilan Negeri (PN)Jakarta Pusat.

Mengetahui, hal tersebut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, mengaku siap menjalani proses persidangan. Pihaknya juga telah menerima berita pemanggilan dari PN Jakarta Pusat.

“KPU sudah mendapatkan panggilan sidang ya, sehingga nanti, putusan panggil nanti akan kita hadiri, proses-proses persidangan di sana, itu aja,” ucap Hasyim kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diketahui, gugatan pertama itu dilayangkan oleh Brian Demas Wicaksono, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang merasa bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima berkas pendaftaran dari pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka.

“Maka kami menilai perbuatan yang dilakukan KPU itu adalah perbuatan melawan hukum maka kami menggugat KPU yang merugikan kami selaku WNI dan dalam gugatan kami meminta KPU untuk dihukum salah satunya membayar kerugian materi Rp70,5 triliun,” ujar Kuasa Hukum Demas, Anang Suindro di PN Jakarta, Senin (30/10/2023).

Baca Juga :  Mahfud MD Ingatkan PMI Pilih Pemimpin yang Peduli Pekerja Migran

Anang melanjutkan peristiwa melawan hukum yang dilakukan oleh KPU adalah ketika menerima pendaftaran Prabowo-Gibran yang dilakukan pada 25 Oktober 2023 kemarin untuk menjadi Capres dan Cawapres.

Hari ini, Gugat baru ini diajukan oleh tiga aktivis pro Demokrasi, mereka adalah Hariyanto, Firman Tendry Masengi dan Azwar Furgudyama. Para penggugat melihat kalau pendaftaran Gibran suatu tindakan perbuatan melawan hukum.

Kuasa Hukum Penggugat, Patra M Zein menjelaskan, pasca putusan MK Peraturan KPU tidak bisa langsung diubah mengikuti amar putusan MK, karena KPU belum menggelar Rapat Dengan Pendapatan (RDP) dengan DPR RI. Meski belum diubah, KPU tetap menerima pendaftaran berkas Gibran sebagai Bacawapres. Hal itu yang dianggap para penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

“Yang digugat adalah pada saat pendaftaran KPU itu masih menggunakan Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Pertanyaannya kapan direvisi peraturan KPU nomor 19, jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU,” ucap Patra di PN Jakarta Pusat, Jum’at (10/11/2023).

Baca Juga :  Ada Deklarasi Cawapres, PDIP Jadwalkan Ulang Pemanggilan Gibran Rakabuming Raka

Pihaknya tidak mempermasalahkan jika pendaftaran Gibran sebagai Bacawapres dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sebab Gibran mendaftar pada 25 Oktober 2023, peraturan KPU masih mensyaratkan batas usia Capres Cawapres minimal berusia 40 tahun, padahal saat itu mendaftar Gibran masih berusia 36 tahun.

“Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023 semestinya KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Jadi itulah perbuatan melawan hukum KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi,” katanya.

Dia menambahkan, mantan ketua MK sekaligus paman Gibran, Anwar Usman turut dilaporkan dalam gugatan ini. Sebab dalam memutuskan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar secara jelas memiliki hubungan darah dengan Gibran yang seharusnya tidak ikut dalam memutuskan perkara tersebut.

“Semestinya ketika ada pengajuan perkara 90, beliau (Anwar Usman) tidak boleh duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MKMK. maka kita ajukan gugatan melawan hukum kepada Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri,” katanya.(hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%
Sebut Pemeriksaan Hasto Tak Tiba-tiba, KPK: Keberlanjutan
Mahfud MD Harap Prabowo Bisa Benahi Bobroknya Penegakan Hukum
50 WNI Tamu Undangan Raja Salman Tak Masuk Kuota Haji Indonesia
Ponsel Hasto Kristiyanto Disita KPK usai Diperiksa Terkait Harun Masiku
Bebas Murni, Habib Rizieq: Demi Allah Saya Akan Kejar Pihak Yang Terlibat Pembantaian di KM 50
Tak Kunjung Laku, Harga Lelang Mobil Rubicon Milik Mario Dandy Turun jadi Rp600 Juta
Raja Salman Undang 50 WNI Ibadah Haji, Ada Menkeu Sri Mulyani hingga Pimpinan PBNU
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:28 WIB

Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:24 WIB

Sebut Pemeriksaan Hasto Tak Tiba-tiba, KPK: Keberlanjutan

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:29 WIB

Mahfud MD Harap Prabowo Bisa Benahi Bobroknya Penegakan Hukum

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:23 WIB

50 WNI Tamu Undangan Raja Salman Tak Masuk Kuota Haji Indonesia

Senin, 10 Juni 2024 - 14:24 WIB

Ponsel Hasto Kristiyanto Disita KPK usai Diperiksa Terkait Harun Masiku

Senin, 10 Juni 2024 - 11:25 WIB

Bebas Murni, Habib Rizieq: Demi Allah Saya Akan Kejar Pihak Yang Terlibat Pembantaian di KM 50

Senin, 10 Juni 2024 - 10:23 WIB

Tak Kunjung Laku, Harga Lelang Mobil Rubicon Milik Mario Dandy Turun jadi Rp600 Juta

Sabtu, 8 Juni 2024 - 16:27 WIB

Raja Salman Undang 50 WNI Ibadah Haji, Ada Menkeu Sri Mulyani hingga Pimpinan PBNU

Berita Terbaru

Pemerintahan

Menaker: Berkurban, Simbol Solidaritas Nilai-Nilai Sosial

Rabu, 19 Jun 2024 - 10:24 WIB