Laut Dipagar 30,16 Km

JAKARTA RAYA | JAKARTA

Pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 KM yang dikeluhkan para nelayan diduga milik pengembang  AS Group dalam rangka pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan PIK.

Parahnya, permasalahan itu sudah diadukan sejak Agustus 2024, tapi pemerintah seolah tak punya taji untuk menyelesaikannya. Bahkan, tak mengetahui siapa dalang pemasangan pagar.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, saat dilaporkan warga, pihaknya sudah menerjunkan tim. Kala itu pagar masih sepanjang 7 Km.

Tim DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali datang ke lokasi pada 4-5 September. Tim mengungkap tak ada izin dari camat ataupun kepala desa untuk pemagaran itu.

“Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut Polairud, kemudian dari PSDKP, dari PUPR, dari SATPOL PP, kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km, terakhir malah sudah 30 km,” ujar Eli pada diskusi ‘Pemasalahan Pemagaran Laut di Tangerang Banten,” di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, dikutip inilah com, Selasa (7/1).

Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suharyanto juga mengaku tak mengetahui siapa yang membangun pagar tersebut. Demikian juga apakah pagar itu terkait reklamasi, ia tak bisa memastikan karena tak ada proposal izin ke pihaknya.

“Nah, kita tidak tahu. Itu (reklamasi) baru kita ketahui ketika ruang laut itu diajukan permohonan dan dalam permohonannya ada proposalnya. Ini kan tidak ada,” ujar Suharyanto.

Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Muh Rasman Manafi menyatakan, pemagaran laut di Tangerang telah mengganggu alur air, pola sedimentasi, dan ekosistem sekitar.

“Kerugian Ekonomi pemagaran membuat nelayan harus mengeluarkan waktu dan ongkos lebih untuk melaut, pengurukan lahan dan sungai mengurangi produktifitas tambak warga,” ungkapnya.

Menurutnya, hilangnya akses nelayan tradisional ke wilayah laut memengaruhi keberlanjutan mata pencaharian mereka. Sehingga terjadi ketegangan karena akses pemanfaatan sumberdaya antara masyarakat dan Pengelola Proyek Strategis.

“Proyek strategis yang tidak melibatkan masyarakat lokal berpotensi menimbulkan konflik sosial jangka panjang. Penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu,” katanya.

Rasman menegaskan, pemagaran laut di perairan Tangerang bertentangan dengan prinsip pengelolaan ruang laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Maka perlu ada audit, pengawasan yang dilakukan lintas sektor. Kepentingan masyarakat yang sebelumnya melakukan pemanfaatan ruang laut ini harus diakomodir,” ucap dia.

Sementara itu, fraksi PKS di DPR meminta pemerintah menghentikan proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang Utara, Banten.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menyoroti proyek itu menuai banyak polemik di masyarakat. Proyek tersebut disinyalir telah melanggar rencana tata ruang dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Jazuli menilai penetapan PSN seharusnya memperhatikan aspek sosial masyarakat, kesesuaian dengan RTRW, dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

“Kami menilai ada persoalan mendasar dari PSN kawasan PIK sebagaimana kajian dari berbagai pihak termasuk Kementerian ATR/BPN,” ujar Jazuli , Selasa (7/1).

ia mengingatkan agar pemerintah tidak berdalih proyek swasta tersebut seolah menjadi PSN. Dia mengaku kebijakan tersebut justru merugikan masyarakat secara luas. “Dan jangan pula proyek swasta ini mendompleng atas nama PSN di depan masyarakat. Kita tidak mau PSN kawasan PIK ini merugikan kepentingan masyarakat setempat dan mengorbankan ekosistem dan kelestarian lingkungan,” ucap Jazuli.

Hasil penyelidikan Ombudsman Banten terhadap proyek strategis nasional (PSN) kawasan PIK  yang dikembangkan AS Group, menemukan dugaan maladministrasi.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi mengatakan, maladministrasi status PSN ini, terindikasi dari kerugian nelayan dan petambak di sekitar lokasi pemagaran laut.

“Indikasi bahwa masyarakat dirugikan atas keadaan saat ini sangat nyata,” ujar Fadli, dikutip Minggu (22/12).

Ia mengatakan, pemagaran berlapis terhadap kawasan tersebut ditaksir menimbulkan kerugian sekitar Rp 8 miliar per tahun pada nelayan di kawasan tersebut. Kerugian juga terindikasi dari bahan bakar kapal yang biasanya membutuhkan dua liter solar, kini harus mengonsumsi lima liter solar.

Usai mengadakan audensi dengan warga pada 5 Desember lalu, Fadli mengungkap sekilas informasi dari masyarakat, ada yang mengaku dibayar Rp100.000 per malam untuk menancapkan pagar. (jr)