JAKARTA RAYA- Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses yang diselenggarakan 2 hari di sejumlah wilayah Kepulauan Seribu, seperti Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Pari dan Pulau Panggang.
Dalam pertemuan tersebut, warga pulau menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sampah, hingga persoalan desil.
Politisi yang akrab disapa Bunda itu mengatakan, persoalan penerangan jalan menjadi salah satu keluhan warga, khususnya di wilayah Pulau Tidung.
Berbeda dengan wilayah daratan Jakarta yang relatif lebih mudah dalam penanganan pemasangan lampu jalan. Anggota DPRD DKI yang dikenal low profil itu mengatakan kebutuhan PJU di wilayah kepulauan memerlukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait.
Anggota DPRD DKI yang sudah empat periode itu pun berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati Kepulauan Seribu serta Suku Dinas terkait agar dapat ditindaklanjuti melalui penganggaran.
“Kalau di darat memang bisa langsung disampaikan kepada Sudin terkait dan segera dipasang lampu. Kalau di sini, nanti insya Allah saya sampaikan kepada Bapak Bupati untuk anggaran tahun ini,” ujar Neneng, Senin (15/11/2026).
Selain PJU, persoalan sampah juga menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, penanganan sampah di Kepulauan Seribu membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, agar pengelolaannya dapat berjalan secara berkelanjutan.
Neneng menilai, persoalan infrastruktur dan lingkungan di wilayah kepulauan perlu mendapatkan perhatian khusus.
Terlebih, sambung anggota DPRD DKI yang terpilih dari II Jakarta Utara itu karakteristik wilayah Kepulauan Seribu berbeda dengan wilayah daratan Jakarta. “Sehingga membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi geografisnya,” bebernya.
Dalam kesempatan tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi terkait honorarium guru PAUD. Neneng menyatakan akan meneruskan persoalan tersebut kepada anggota Fraksi Demokrat yang bertugas di Komisi E DPRD DKI Jakarta, yang membidangi pendidikan.
“Kami sedang mendorong agar guru-guru PAUD bisa mendapatkan honor. Nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman di Komisi E, khususnya untuk membantu guru PAUD yang ada di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang,” jelasnya.
Tak hanya itu, persoalan perubahan data desil juga menjadi keluhan warga. Neneng mengakui, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kepulauan Seribu, tetapi juga dialami masyarakat di wilayah daratan Jakarta.
Ia menjelaskan, pembaruan data desil merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Karena itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh kesempatan memperbaiki data kesejahteraannya.
Neneng berharap, petugas dari Dinas Sosial maupun kementerian terkait dapat hadir dan memberikan pelayanan langsung di tingkat kecamatan. Dengan demikian, masyarakat yang ingin mengajukan perbaikan atau pembaruan data desil tidak mengalami kesulitan.
“Biasanya saya meminta Dinas Sosial dan pihak kementerian untuk standby di kecamatan. Jadi, masyarakat yang ingin memperbaiki atau menurunkan desilnya bisa mendapatkan pelayanan secara langsung,” tandasnya.(hab)


Tinggalkan Balasan