PDIP Kritik Personal Jokowi Sejak Lama, Indikasi Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Senin, 23 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA RAYA – Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka secara resmi menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Hal ini sebenarnya telah dibaca oleh PDIP sejak awal. Bahkan Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani meminta awak media bertanya langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sikap politiknya apakah akan mendukung Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Hal ini dikatakan Puan saat ditanya apakah Presiden Jokowi masih tetap mendukung Ganjar Pranowo atau tidak. Mengingat, belakangan berkembang jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut-sebut mendukung Capres lain.

“Pertanyaannya harus ke pak Jokowi, bukan ke saya,” kata Puan di kantor DPP PDI-Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (18/10/2023) lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oleh karenanya, Ketua DPR itu meminta agar menanyakan kepada Presiden setibanya di Indonesia usai menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri.

“Nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang, pendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain. Tolong ditanyakan, saya juga mau tau jawabannya,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Pengamat politik dari Universitas Slamet Riyadi (Unisri), Suwardi selama ini, PDIP juga telah memosisikan diri sebagai pengkritik Jokowi, tetapi masih dalam batas wajar.

Baca Juga :  Terpilih Jadi Ketua MK, Harta Kekayaan Suhartoyo Hampir Mencapai Rp15 Miliar

“Kritik PDIP kepada Presiden Jokowi melalui fungsionaris parpol maupun parlemen sudah terjadi sejak lama,” tutur Suwardi.

“Namun kritik tersebut masih dalam batas wajar. Apalagi kritik-kritik terkait dengan adanya kurang maksimal kinerja pemerintahan. Ke depan masih akan sama,” katanya.

Menurutnya, PDIP menyampaikan kritiknya terhadap Jokowi secara personal. “PDIP saya kira tetap berhati-hati dalam menyampaikan kritik walaupun mungkin akan lebih banyak koreksi-koreksi kebijakan.

“Sikap hati-hati PDIP lebih disebabkan karena tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dalam kategori baik bahkan sangat baik. Oleh sebab itu, serangan-serangan yang dilancarkan oleh partai berlambang banteng itu lebih banyak mengarah ke personal Jokowi,” kata Suwardi.

Di sisi lain, lanjut Suwardi, Jokowi merupakan sosok presiden yang diusung oleh PDIP sehingga mereka juga turut bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah.

Alhasil, serangan-serangan dari PDIP lebih menyasar kepada personal keluarga Jokowi, yaitu politik dinasti.

“Hal kedua perlu dipahami bahwa PDIP sebagai partai penyokong utama pemerintahan ikut bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan pemerintahan,” terang Suwardi.

“Itulah sebabnya serangan PDIP atas Jokowi (keluarga) pada minggu-minggu terakhir lebih mengarah pada persoalan personal. Khususnya terkait dengan gaya komunikasi politiknya. Dan yang paling keras, tetapi tetap terbatas tentang isu politik dinasti,” jelasnya.

Baca Juga :  Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye, Jaga Pemilu: Merusak Demokrasi

Meski begitu, ia berpendapat bahwa serangan mengenai isu dinasti politik tak akan membesar.

Sebab dinasti politik juga menjangkiti keluarga politisi lain di Indonesia, bukan hanya Jokowi dan keluarganya.

Apalagi, sebelumnya Jokowi mengaku memiliki data intelijen yang lengkap. Alhasil kartu AS berada di tangan ayah dari Gibran itu.

Suwardi juga berpendapat,dibandingkan politisi-politisi lain, Jokowi justru memiliki ‘dosa’ yang paling kecil.

Oleh sebab itu, tak ada serangan-serangan telak yang yang mengarah kepadanya, baik dari sisi kebijakan maupun perilaku korup.

“Namun serangan isu politik dinasti ini juga tidak akan membesar karena politik dinasti terjadi juga di banyak keluarga politisi di Indonesia. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi beliau memiliki data intelijen yang lengkap,” katanya.

“Semua kartu mati maupun kartu troops parpol ada di tangan presiden. Termasuk PDIP. Justru Presiden Jokowi sendiri menurut perkiraan saya yang paling sedikit ‘dosa’-nya. Sehingga sampai dengan hari ini tidak satu pun pihak yang bisa menyerang presiden secara telak dari aspek kebijakan maupun perilaku korup,” ucapnya.(hab)

Penulis : Hadits Abdillah

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

Sebut Pemeriksaan Hasto Tak Tiba-tiba, KPK: Keberlanjutan
Mahfud MD Harap Prabowo Bisa Benahi Bobroknya Penegakan Hukum
50 WNI Tamu Undangan Raja Salman Tak Masuk Kuota Haji Indonesia
Ponsel Hasto Kristiyanto Disita KPK usai Diperiksa Terkait Harun Masiku
Bebas Murni, Habib Rizieq: Demi Allah Saya Akan Kejar Pihak Yang Terlibat Pembantaian di KM 50
Tak Kunjung Laku, Harga Lelang Mobil Rubicon Milik Mario Dandy Turun jadi Rp600 Juta
Raja Salman Undang 50 WNI Ibadah Haji, Ada Menkeu Sri Mulyani hingga Pimpinan PBNU
Muncul Wacana Presiden Kembali Dipilih Oleh MPR, Begini Komentar Dasco
Berita ini 49 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:24 WIB

Sebut Pemeriksaan Hasto Tak Tiba-tiba, KPK: Keberlanjutan

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:29 WIB

Mahfud MD Harap Prabowo Bisa Benahi Bobroknya Penegakan Hukum

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:23 WIB

50 WNI Tamu Undangan Raja Salman Tak Masuk Kuota Haji Indonesia

Senin, 10 Juni 2024 - 14:24 WIB

Ponsel Hasto Kristiyanto Disita KPK usai Diperiksa Terkait Harun Masiku

Senin, 10 Juni 2024 - 11:25 WIB

Bebas Murni, Habib Rizieq: Demi Allah Saya Akan Kejar Pihak Yang Terlibat Pembantaian di KM 50

Senin, 10 Juni 2024 - 10:23 WIB

Tak Kunjung Laku, Harga Lelang Mobil Rubicon Milik Mario Dandy Turun jadi Rp600 Juta

Sabtu, 8 Juni 2024 - 16:27 WIB

Raja Salman Undang 50 WNI Ibadah Haji, Ada Menkeu Sri Mulyani hingga Pimpinan PBNU

Jumat, 7 Juni 2024 - 15:27 WIB

Muncul Wacana Presiden Kembali Dipilih Oleh MPR, Begini Komentar Dasco

Berita Terbaru