Pemerintah Indonesia-Turki Sepakat Perbarui MoU Ketenagakerjaan

Kamis, 23 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA RAYA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Turki, Vedat Isikhan di Baku, Azerbaijan, Kamis (23/11/2023). Kedua pejabat negara bersahabat tersebut bertemu membahas tindak lanjut kerja sama bilateral terkait pembaruan Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in the Field of Labour.

Ida Fauziyah mengatakan pembaruan MoU ini, bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam memperbaiki kondisi kerja, mengurangi pengangguran, dan mendorong pelatihan vokasi di kedua negara. “Sedangkan ruang lingkup kerja sama dalam MoU tersebut meliputi: hubungan kerja, regulasi, pengembangan SDM, keselamatan dan kesehatan kerja, pekerjaan yang aman dan tertib, ” ujarnya.

Ida Fauziyah berharap MoU ini dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama kedua negara untuk dapat memberikan mutual benefit bagi negara Indonesia, Turki dan juga negara-negara lain di sekitarnya.

“Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Prof. Dr.Vedat Isikhan, Menteri Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Turki, dukungan dan kerja sama antara Indonesia dan Turki, khususnya di bidang ketenagakerjaan, dapat semakin kuat, semakin berkembang dan berkesinambungan, ” ujarnya.

Dijelaskan Ida Fauziyah, kedua negara sepakat untuk memperbarui MoU di bidang ketenagakerjaan, untuk dapat dijadikan dasar pelaksanan-pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan oleh kedua negara serta menjadi payung kerja sama di bidang ketenagakerjaan secara umum.

Pemerintah Indonesia dan Turki memiliki MoU tentang kerja sama bidang ketenagakerjaan yang ditandatangani pada 1 September 2019 di Matsuyama, Jepang di sela-sela penyelenggaraan G20 LEMM 2019 Presidensi Jepang. MoU yang berlaku selama 3 tahun itu, tidak sempat diimplementasi mengingat adanya kendala pandemi COVID-19 dan adanya perubahan nomenklatur dan pejabat kementerian di Pemerintahan Turki.

Baca Juga :  Ini Pesan Menaker Kepada Calon Pekerja Migran Indonesia

“Saat ini, masa berlaku MoU tersebut telah habis. Namun, keinginan kedua negara untuk melanjutkan dan meningkatkan hubungan kerja sama di bidang ketenagakerjaan semakin kuat.

Selain itu, potensi kerja sama antara Indonesia dan Turki, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan pengembangan kapasitas SDM, cukup prospektif, ” katanya.

Ida Fauziyah berharap pembaruan MoU yang telah ditandatangani ini nantinya dapat segera diimplementasi oleh kedua pihak. Kedua negara pun diharapkan dapat segera menyusun Plan of Action (PoA) sebagai langkah awal penyiapan implementasi MoU ini.

Melalui PoA, diharapkan kedua negara dapat menyusun kegiatan-kegiatan yang dapat membantu pengembangan kerja sama yang lebih prospektif dan membangun di bidang ketenagakerjaan. Antara lain seperti: comparative study atau benchmarking, pertukaran kunjungan para ahli, seminar, partisipasi dalam forum-forum ketenagakerjaan.(sin)

Berita Terkait

Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%
Sebut Pemeriksaan Hasto Tak Tiba-tiba, KPK: Keberlanjutan
Mahfud MD Harap Prabowo Bisa Benahi Bobroknya Penegakan Hukum
50 WNI Tamu Undangan Raja Salman Tak Masuk Kuota Haji Indonesia
Ponsel Hasto Kristiyanto Disita KPK usai Diperiksa Terkait Harun Masiku
Bebas Murni, Habib Rizieq: Demi Allah Saya Akan Kejar Pihak Yang Terlibat Pembantaian di KM 50
Tak Kunjung Laku, Harga Lelang Mobil Rubicon Milik Mario Dandy Turun jadi Rp600 Juta
Raja Salman Undang 50 WNI Ibadah Haji, Ada Menkeu Sri Mulyani hingga Pimpinan PBNU
Berita ini 62 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:28 WIB

Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:24 WIB

Sebut Pemeriksaan Hasto Tak Tiba-tiba, KPK: Keberlanjutan

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:29 WIB

Mahfud MD Harap Prabowo Bisa Benahi Bobroknya Penegakan Hukum

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:23 WIB

50 WNI Tamu Undangan Raja Salman Tak Masuk Kuota Haji Indonesia

Senin, 10 Juni 2024 - 14:24 WIB

Ponsel Hasto Kristiyanto Disita KPK usai Diperiksa Terkait Harun Masiku

Senin, 10 Juni 2024 - 11:25 WIB

Bebas Murni, Habib Rizieq: Demi Allah Saya Akan Kejar Pihak Yang Terlibat Pembantaian di KM 50

Senin, 10 Juni 2024 - 10:23 WIB

Tak Kunjung Laku, Harga Lelang Mobil Rubicon Milik Mario Dandy Turun jadi Rp600 Juta

Sabtu, 8 Juni 2024 - 16:27 WIB

Raja Salman Undang 50 WNI Ibadah Haji, Ada Menkeu Sri Mulyani hingga Pimpinan PBNU

Berita Terbaru

Pemerintahan

Menaker: Berkurban, Simbol Solidaritas Nilai-Nilai Sosial

Rabu, 19 Jun 2024 - 10:24 WIB