JAKARTA RAYA – Ketidakpastian hukum dan konflik penguasaan tanah masih menjadi tantangan dalam mendorong investasi di Indonesia. Sengketa yang berlangsung bertahun-tahun tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan, menghilangkan peluang kerja, serta membuat aset tanah kehilangan fungsi ekonominya.

Persoalan tersebut menjadi sorotan ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda. Ia menilai, masalah tata kelola pertanahan berkaitan erat dengan ketimpangan penguasaan aset dan sumber daya alam yang selama ini belum terselesaikan.

Menurut Nailul, pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menciptakan pemerataan kesejahteraan apabila akses terhadap sumber daya produktif hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Ia juga mengkritik anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan menghasilkan efek menetes ke bawah atau trickle-down effect.

“Trickle-down effect itu tidak terjadi begitu saja. Ketika penguasaan tanah dan sumber daya alam terkonsentrasi, masyarakat yang berada di bawah justru semakin sulit mendapatkan akses terhadap aset produktif,” ujar Nailul dalam FGD bertema “Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional” di Jakarta, Rabu (18/11).

Nailul menegaskan, reforma agraria seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Lebih dari itu, reforma agraria perlu diarahkan untuk memperbaiki struktur penguasaan tanah agar lebih adil.

Sebab, legalitas kepemilikan tanah belum tentu langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak disertai pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, pendampingan, dan dukungan peningkatan produktivitas.

“Legalisasi tanah saja tidak cukup. Setelah masyarakat mendapatkan kepastian hak, harus ada upaya agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi,” paparnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian hukum pertanahan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih luas daripada nilai tanah yang disengketakan.

Tanah yang tidak bisa dimanfaatkan akibat konflik kepemilikan berpotensi menghambat pembangunan dan kegiatan usaha. Kondisi tersebut sekaligus menghilangkan peluang penciptaan lapangan kerja serta efek berganda bagi perekonomian di sekitarnya.

Pemerintah pun berpotensi kehilangan penerimaan negara maupun daerah dari aktivitas ekonomi yang tidak jadi berlangsung.

Karena itu, penyelesaian konflik pertanahan tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan administratif. Kepastian hukum menjadi salah satu prasyarat agar tanah dapat dimanfaatkan sebagai aset produktif.

KPA Soroti Ketimpangan Penguasaan Tanah

Persoalan tata kelola pertanahan juga mendapat perhatian Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin.

Ia menilai, persoalan tanah harus dilihat dari perspektif pemenuhan hak dasar manusia dan keadilan dalam penguasaan sumber daya.

Menurut Iwan, tanah berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari tempat tinggal, pangan, hingga keberlanjutan lingkungan hidup.

“Tanah itu merupakan fondasi hak-hak dasar manusia. Ada hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, dan juga hak atas lingkungan hidup. Karena itu, persoalan tanah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administrasi atau komoditas ekonomi,” kata Iwan.

Ia menjelaskan, terdapat tiga pilar penting dalam tata kelola pertanahan, yakni kepastian hak, keadilan dalam struktur penguasaan tanah, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.

Kepastian hak, lanjut Iwan, tidak cukup hanya dibuktikan dengan keberadaan sertifikat. Negara juga harus memastikan objek tanah, subjek pemegang hak, batas bidang, serta riwayat perolehan dan penguasaannya dapat ditelusuri secara jelas.

Iwan turut menyoroti lemahnya integrasi data pertanahan, tata ruang, dan perizinan. Data yang tersebar di berbagai lembaga dan tidak saling terhubung berpotensi membuka ruang terjadinya tumpang tindih klaim maupun ketidakjelasan status tanah.

Selain persoalan data, pembenahan kelembagaan juga dinilai penting. Masyarakat yang menghadapi persoalan sertifikat atau klaim hak yang saling bertentangan tidak seharusnya hanya diarahkan untuk menyelesaikan seluruh persoalan melalui pengadilan.

“Kalau ada dua sertifikat yang saling bertentangan, jangan kemudian masyarakat hanya disuruh berperkara ke pengadilan. Lembaga pertanahan juga harus bisa menjelaskan bagaimana riwayat tanah itu, bagaimana proses penerbitannya, dan di mana letak persoalannya,” tegas Iwan.

Besarnya persoalan agraria juga tercermin dalam catatan KPA. Sepanjang 2025, organisasi tersebut mencatat 341 letusan konflik agraria dengan luas wilayah terdampak sekitar 914.574 hektare dan melibatkan 123.612 keluarga.

Konflik paling banyak terjadi di sektor perkebunan, disusul infrastruktur, pertambangan, properti, kehutanan, dan fasilitas militer.

Iwan menilai, data tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria bukan persoalan insidental, melainkan berkaitan dengan persoalan struktural dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

PT SPP Ceritakan Sengketa Tanah 36 Tahun di Sudirman

Persoalan ketidakpastian hukum pertanahan juga disampaikan Kuasa Hukum PT Surya Prima Pratama (PT SPP), Muchibi SH, MH. Dalam forum yang sama, ia memaparkan sengketa lahan sekitar 5.700 meter persegi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 68, Jakarta, yang menurut keterangannya telah berlangsung selama 36 tahun.

Muchibi menjelaskan, PT SPP mendasarkan klaim kepemilikan tanah pada Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 24 dan Nomor 25.

Dokumen tersebut berkaitan dengan Girik C 778 Persil 20 D2 seluas sekitar 4.500 meter persegi dan Girik C 530 Persil 21 D1 dengan luas sekitar 1.200 meter persegi.

Namun, terdapat perusahaan lain yang juga mengklaim memiliki hak atas tanah yang dikaitkan dengan Girik C 778.

Menurut penjelasan Muchibi, klaim perusahaan tersebut merujuk pada Persil 18 B D2 yang disebut berada di kawasan Jalan Senopati.

Perbedaan nomor persil tersebut menjadi salah satu titik penting dalam sengketa. Pasalnya, kesamaan nomor girik tidak serta-merta membuktikan bahwa dua pihak mengklaim bidang tanah yang sama.

Untuk memperoleh kepastian hukum, PT SPP kembali menempuh jalur hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait status tanah di Sudirman Kavling 68.

Dalam gugatan terbarunya, PT SPP juga mengajukan bukti tambahan berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diklaim dilakukan secara konsisten sejak 1996 hingga 2026.

“Nilainya pada awalnya sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu. Kemudian, pembayaran terakhir yang kami catat pada 2006 mencapai Rp1,6 miliar. Bagi kami, pembayaran PBB tersebut menjadi salah satu bukti bahwa PT SPP secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan atas objek tanah yang disengketakan,” beber Muchibi.

Dalam gugatan tersebut, PT SPP mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp86 miliar, ditambah bunga sebesar dua persen setiap bulan sampai perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paparan tersebut memperlihatkan bagaimana sengketa pertanahan yang berlangsung lama berpotensi membuat tanah kehilangan fungsi ekonominya. Ketika status kepemilikan belum memperoleh kepastian, pemanfaatan aset untuk kegiatan produktif maupun investasi dapat terhambat.

Pada akhirnya, keberhasilan reforma agraria tidak semata-mata diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan atau luas tanah yang dibagikan kepada masyarakat.

Lebih dari itu, keberhasilan tata kelola pertanahan ditentukan oleh kemampuan negara menjamin kepastian hak, mengurangi konflik, memperbaiki distribusi penguasaan tanah, serta memastikan sumber daya agraria memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. (Hab)