Temui Pemda Klungkung, KemenKopUKM Pastikan Tak Ada Pembatasan Jam Operasional Warung Kelontong

Jumat, 3 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA RAYA – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menindaklanjuti isu pembatasan jam operasional warung kelontong di Kabupaten Klungkung, Bali.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menemui PJ Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika, dan bersepakat bahwa tidak ada pelarangan jam operasional warung kelontong di Kabupaten Klungkung.

“KemenKopUKM bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung secara tegas menyatakan keberpihakan kepada UMKM, sekaligus berkomitmen untuk mengembangkan UMKM di tanah air,” kata Yulius dalam keterangan resminya di Klungkung, Jumat (3/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, warung-warung kelontong justru mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat, karena bisa menyerap produk lokal dengan jam operasional yang sangat fleksibel.

Yulius mengatakan, pihaknya bahkan telah meninjau secara langsung beberapa warung kelontong di Kabupaten Klungkung, dan tidak menemukan adanya kegaduhan sebagaimana yang ramai diberitakan.

Baca Juga :  Dari Sumedang, Mentan Optimis Pompanisasi Bantu Ekonomi Petani

“Saya sudah bertanya langsung ke warung-warung kelontong di sini dan mereka sampaikan tidak terjadi apa-apa. Kalaupun ada yang tutup jam 1 pagi, mereka bilang itu karena kelelahan, bukan karena ada pembatasan jam operasional,” ujar Yulius.

Selanjutnya, Yulius mengungkapkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan semua Perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki keberpihakan pada pelaku UMKM.

Pada kesempatan yang sama, PJ Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika menyatakan secara tegas bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pelarangan jam operasional pada warung kelontong milik masyarakat.

Bahkan, Jendrika menjelaskan terkait dengan Perda yang ramai diperbicangkan, yakni Perda Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tidak mengatur jam operasional warung kelontong. Justru pengaturan jam operasional diberlakukan pada minimarket, supermarket, dan sejenisnya.

“Karena tidak ada ketentuan pembatasan jam operasional pada pedagang kelontong atau warung milik rakyat, maka kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pelarangan tersebut,” ucap Jendrika.

Baca Juga :  Komitmen Pemerintah Perkuat Kerja Sama Vokasi dan Penempatan Pekerja Migran di Austria

PJ Bupati Jendrika juga menjelaskan, pihaknya belum pernah mendapatkan aduan dari pengusaha ritel yang terganggu dengan warung kelontong yang beroperasi 24 jam, seperti isu yang ramai diperbicangkan.

Sedangkan untuk Satpol PP yang bertugas di lapangan, Jendrika menjelaskan bahwa mereka hanya menjaga keamanan dan ketertiban. “Satpol PP hanya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti tindak kejahatan dan lain sebagainya, bukan untuk melarang jam operasional 24 jam,” ucap Jendrika.

Menurutnya, warung kelontong lokal adalah bagian dari usaha mikro dan kecil yang akan terus dibina, terutama terkait pengembangan usaha, keamanan/perizinan usaha dan peluang usaha. Termasuk pada Perda, Perbup, dan produk hukum lainnya yang mendukung pengembangan usaha.(eng)

Penulis : Daeng Patikawa

Editor : Hadits Abdillah

Berita Terkait

Kemnaker Gelar Diseminasi kepada 250 Calon Pekerja Migran Indonesia
Jokowi dan Menteri AHY Didukung Gebuk Mafia Tanah
Perkuat Operasi SAR, Kemensos dan Basarnas Teken MoU
Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan
Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan
WTP ke-17, Bukti Konsistensi dalam Pengelolaan Keuangan
PT SPT Bersinergi Dengan Kodim Subulusallam Aceh Dalam Berikan Bantuan Kepada Masyarakat Sekitar
Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Joint Task Force Percepat Integrasi Sistem
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 08:16 WIB

Kemnaker Gelar Diseminasi kepada 250 Calon Pekerja Migran Indonesia

Rabu, 15 Mei 2024 - 08:24 WIB

Jokowi dan Menteri AHY Didukung Gebuk Mafia Tanah

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:16 WIB

Perkuat Operasi SAR, Kemensos dan Basarnas Teken MoU

Selasa, 14 Mei 2024 - 14:18 WIB

Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan

Senin, 13 Mei 2024 - 14:14 WIB

Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan

Senin, 13 Mei 2024 - 09:41 WIB

WTP ke-17, Bukti Konsistensi dalam Pengelolaan Keuangan

Senin, 13 Mei 2024 - 07:19 WIB

PT SPT Bersinergi Dengan Kodim Subulusallam Aceh Dalam Berikan Bantuan Kepada Masyarakat Sekitar

Minggu, 12 Mei 2024 - 15:27 WIB

Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Joint Task Force Percepat Integrasi Sistem

Berita Terbaru