JAKARTA RAYA — Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN) Iwa Garniwa mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap sebagai program strategis daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi Jakarta yang selama ini masih bergantung pada pasokan listrik dari luar wilayah.
Menurut Iwa, sebagai pusat beban listrik terbesar di Indonesia, Jakarta membutuhkan strategi transisi energi yang realistis dan sesuai karakter kota metropolitan yang padat serta minim lahan. PLTS atap dinilai menjadi solusi paling rasional untuk mendorong kemandirian energi tanpa perlu pembukaan lahan baru.
“Pengembangan PLTS atap merupakan solusi paling realistis bagi Jakarta saat ini. Potensi energi baru terbarukan Jakarta memang terbatas secara geografis, tetapi nilai strategisnya tinggi. PLTS atap bisa mendorong kemandirian energi di wilayah urban padat,” ujar Iwa saat menjadi narasumber di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Strategi Realistis di Tengah Keterbatasan Lahan
Iwa menjelaskan, pemanfaatan atap gedung perkantoran, fasilitas publik, sekolah, hingga kawasan permukiman dapat membantu mengurangi ketergantungan Jakarta terhadap pasokan listrik eksternal. Selain itu, pemanfaatan energi surya juga berkontribusi pada penurunan emisi karbon perkotaan.
Ia menekankan bahwa transisi energi tidak hanya soal pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), tetapi juga peningkatan efisiensi energi di seluruh sektor.
“Pemerintah daerah harus mampu menjembatani kepentingan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Tanpa kolaborasi, program transisi energi sulit berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai Guru Besar Universitas Indonesia, Iwa juga menyoroti tantangan implementasi, mulai dari regulasi lintas sektor, keterbatasan pendanaan, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM) di bidang energi terbarukan.
Konsumsi Listrik Jakarta Terus Naik
Berdasarkan data yang dipaparkan, konsumsi listrik Jakarta terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menjadikan keandalan sistem kelistrikan sebagai prioritas utama, mengingat dampak besar gangguan pasokan terhadap produktivitas kota.
“Transisi energi di Jakarta bukan pilihan, tetapi keharusan. Tantangannya kompleks, namun dengan strategi tepat dan kolaborasi kuat, Jakarta bisa menjadi contoh kota besar yang berhasil melakukan transformasi energi,” ujarnya.
Pemprov DKI Perluas PLTS Atap
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi menyatakan terus memperluas pemanfaatan PLTS atap di gedung pemerintah dan sekolah.
Sejak 2023, telah dipasang PLTS atap di 20 lokasi sekolah dan kantor pemerintahan dengan total kapasitas 0,59 megawatt peak (MWp). Program tersebut berlanjut pada 2025 dengan target pembangunan PLTS atap di 22 lokasi tambahan.
Pemerintah daerah menilai pemanfaatan energi bersih menjadi langkah strategis untuk menekan emisi karbon sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan berbasis keberlanjutan.
Potensi Besar, Butuh Kebijakan Progresif
Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan potensi teknis PLTS di Jakarta masih sangat besar, khususnya pada bangunan publik, komersial, dan permukiman. Namun, kontribusi PLTS terhadap bauran energi Jakarta diproyeksikan tetap rendah hingga 2050 tanpa kebijakan yang lebih progresif.
Menurut analis IESR, rendahnya pemanfaatan PLTS atap berkaitan dengan keterbatasan regulasi dan insentif. IESR mendorong Pemprov DKI memperbarui Rencana Umum Energi Daerah (RUED) serta merumuskan insentif fiskal dan nonfiskal, seperti keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), subsidi biaya awal pemasangan, dan kemudahan perizinan.
Dengan potensi teknis yang besar dan kebutuhan mendesak akan transisi energi, Jakarta dinilai memiliki peluang menjadi kota metropolitan berbasis energi bersih—asal berani menggeser kebijakan dari sekadar target menuju implementasi yang konkret dan terukur. (Hab)
Tinggalkan Balasan