Sachrudin, Wali Kota Kok Gitu…!

JAKARTARAYA – Jumlah angka kemiskinan di Kota Tangerang pada Maret 2025 mencapai 140.000 orang. Dari jumlah penduduk sebanyak 1.957.349 orang.

Angka kemiskinan itu diambil berdasarkan batas ukuran income per kapita Rp 850.000. Artinya, masih ada lebih dari 5% penduduk Kota Tangerang yang masuk kategori miskin.

Tiba-tiba, publik disuguhkan video viral di Tiktok yang menampilkan Wali Kota Tangerang, Sachrudin, bagi bagi uang lebaran. Ditebar dari lantai 2 rumahnya. Hanya untuk keluarga besarnya saja.

Pemandangan yang wow! Di tengah situasi ekonomi rakyat yang makin sulit. Pejabat pamer saweran. Uang dihambur-hamburkan. Ditebar seperti kertas catatan data kemiskinan; yang hanya ditulis tapi untuk diabaikan.

Lalu, pelajaran apa yang didapat dari seorang pimpinan daerah macam ini. Mudah mudahan Pak Mendagri Tito Karnavian melihat tiktoknya. Agar dapat mempertimbangkan apakah sanksi layak diberikan.

Sebagai politikus Partai Golkar yang sudah sangat berpengalaman, tentunya seorang Wali Kota ketika memutuskan untuk membuat kegiatan bagi-bagi uang kepada keluarga dan disebarkan melalui platform TikTok, sudah dengan pertimbangan matang.

Memberi uang lebaran untuk sanak saudara di moment Idul Fitri, memang hal yang lumrah. Tapi, bukan untuk gagah-gagahan. Bukan pula untuk pamer kekayaan.

Jika saja, Sachrudin mau belajar dari tokoh Golkar seperti Soeharto, Akbar Tanjung, Yusuf Kalla, Aburizal Bakri dan lainnya, kemungkinan besar tidak akan melakukan hal itu.

Karena situasi kebangsaan kita sedang tidak baik-baik saja. Jangan bertingkah konyol yang dapat memicu kemarahan publik. Karena efeknya, pasti pada elektabilitas Partai Golkar ke depannya.

Daripada membuat konten tidak guna, lebih baik pikirkan program yang tepat guna. Program yang menyejahterakan warga Kota Tangerang.

Misalnya program pengembangan kawasan Aerotropolis, yang sudah dicanangkan itu. Program ini baik, ingin menciptakan sebuah kawasan yang baik.

Namun syaratnya ketat. Harus memperhatikan lingkungan, seperti polusi suara, dampak lingkungan, serta risiko marginalisasi usaha kecil. Sehingga memerlukan perencanaan matang, agar berkelanjutan.

Pertanyaannya, konsep tersebut bisa dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum di mana? Karena era sekarang adalah era transparansi.

Sebagai bahan perenungan, realisasi belanja APBD 2025 Kota Tangerang sebesar 63.99 persen. Berdasarkan data DJPK Kemenkeu pada 23 Desember 2025, dari target anggaran Rp 5,5 Triliun, pencapaian Rp 4,5 triliun atau hanya 80 %. Itu pun termasuk dana transfer dari pusat Rp 1,5 triliun.

Kemudian, untuk belanja pegawai mencapai Rp 1,5 Trilliun atau 50% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika kita telusuri lebih detil dalam APBD, kalimat “Belanja Pegawai” salah satu komponen terbesarnya adalah Gaji Pegawai.

Nampaknya bahasa penghalusan atau Eufemisme menjadi bagian yang tidak terelakkan bahwa “Belanja Pegawai” itu memberi lingkup yang luas, seperti tunjangan-tunjangan, termasuk tunjangan beras .

Melihat selintas cita cita dan prestasi serta kondisi kekinian, sebaiknya Pak Wali Kota sebelum membuat konten TikTok, berkaca diri atau dalam pribahasa: “Kalau kamu tidak bisa melihat keindahan dalam dirimu sendiri, carilah cermin yang lebih baik”.

Mungkin, Pak Wali Kota ingin tenar seperti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM. Tapi, rasanya sangat sulit bagi Pak Wali Kota untuk menyaingi Gubernur Aing yang sudah lama peduli dan membuat konten kreatif dan membumi.

Karena itu, bersainglah dengan kerja nyata untuk warganya. Bukan tebar pesona dengan bagi-bagi duit untuk keluarganya. Sachrudin, Wali Kota kok gitu…! (DM/MAN)