JAKARTA RAYA— Meski kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) masih akan berlangsung pada 2029, sejumlah tokoh politik mulai membangun komunikasi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka guna mengamankan dukungan strategis untuk Pilpres mendatang.
Hal itu mencuat setelah beredarnya foto Presiden Pemuda Masjid Dunia (PMD), Said Aldi Al Idrus, yang juga menjabat Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), saat melakukan pertemuan dengan Wapres Gibran.
Menanggapi hal tersebut, pengamat komunikasi politik Dr. Adi Suparto menilai langkah politik Said Aldi Al Idrus yang mendekati Wapres Gibran sah-sah saja apabila dilakukan dalam rangka membangun komunikasi politik.
Namun demikian, Adi menegaskan bahwa langkah tersebut tetap harus melalui persetujuan partai. Pasalnya, selain menjabat Presiden PMD, Said Aldi juga merupakan Ketua Umum AMPG yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar.
“Sebagai sayap partai, AMPG seharusnya menjaga kesolidan dan memastikan setiap pesan politik sejalan dengan platform organisasi. Jangan sampai komunikasi yang terbangun justru menjadi bumerang bagi Partai Golkar yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju,” ujar Adi dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).
Menurut Adi, sikap saling menjaga antarpartai koalisi merupakan pilar utama keberhasilan pemerintahan guna memastikan stabilitas politik tetap terjaga.
“Kami menilai hal ini sangat penting untuk menghindari kegaduhan yang tidak perlu dan memungkinkan program-program pemerintah berjalan efektif tanpa gangguan dinamika internal yang merusak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adi menilai seluruh anggota koalisi harus memegang teguh pakta kesepakatan agar tetap fokus pada tujuan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar ambisi pribadi maupun kelompok.
Karena itu, Adi menyarankan agar DPP Partai Golkar meminta klarifikasi kepada Said Aldi terkait motif pertemuannya dengan Wapres Gibran.
“Jika pertemuan itu berkaitan dengan agenda Pemuda Masjid Dunia, tentu hal tersebut lumrah. Namun jika terdapat agenda politik yang berkaitan dengan Pilpres, seharusnya dilakukan melalui persetujuan DPP Partai Golkar,” pungkasnya. (hab)


Tinggalkan Balasan