JAKARTA RAYA – Pantas dan mumpuni. Itulah sosok Andi Rukman Nurdin Karumpa, setelah 6 Juni lalu terpilih menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) periode 2024-2029.
Kini, ia dihadapkan pada tugas yang menanti, mulai dari menjalin kolaborasi dengan pemerintah, melibatkan perusahaan di bawah Gapensi dalam pengerjaan proyek pemerintah, sertifikasi badan usaha, hingga perkara UU Cipta Kerja.
Tak cuma itu saja, mantan Sekjen Gapensi dua periode ini yakni 2014-2019 dan 2019-2024 dihadapkan pada pekerjaan rumah yang lama. “Jabatan ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada para pengusaha konstruksi agar lebih banyak terlibat dalam pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah,” ujarnya kepada JAKARTA RAYA di Graha Gapensi, Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Ketika baru memulai, Gapensi langsung mendapat tawaran kerjasama sertifikasi teknis dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. “Kami sudah keliling enam kampus waktu itu, Kalbar, Bali, Unhas Makassar, Kaltim dan UI,” katanya.
Sepak terjangnya selama di Gapensi, juga mendapat pengakuan dari Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan perusahaan asuransi penjaminan BUMN dan BUMD. Keduanya bahkan sudah menawarkan kerjasama dengan Gapensi.
Meski mendapat kepercayaan dari berbagai pihak, Andi tidak menafikan bahwa selama 10 tahun terakhir keanggotaan Gapensi melorot tajam hingga mencapai 40%.
Karenanya, ia mengajak seluruh jajaran pengurus bersama membangun kinerja organisasi, lewat kegiatan Workshop dalam upaya meningkatkan SDM. Hal ini sekaligus menampung keluhan anggota di tingkat satu maupun tingkat dua, untuk kemudian dicarikan solusinya.
“Kami juga akan membangun kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dengan harapan Gapensi turut serta mendukung program Indonesia Emas,” katanya.
Khusus untuk di daerah, Andi berharap kebijakan gubernur dan bupati/walikota bisa memberikan ruang partisipasi bagi pengusaha lokal setempat. “Otonomi daerah menjadi bagian pertimbangan khusus bagi kepengurusan kami,” imbuhnya.
Namun yang tidak kalah penting kata Andi, bagaimana visi dan misi yang ia dengungkan bisa diimplementasikan dalam mendampingi proyek infrastruktur pemerintah.
Pengerjaan konstruksi nantinya akan disesuaikan dengan perkembangan bahan material yang makin beraneka ragam dengan kualitas yang baik. Rata-rata menggunakan material antara 55%- 60%.
“Keanggotaan kami yg menyebar seluruh Indonesia membutuhkan informasi tentang bahan material tersebut sehingga Gapensi ingin membangun sebuah Market Place dalam mewujudkan visi dan misi Gapensi,” terangnya.
Sebagai langkah awal, mantan petinggi Klub Sepakbola Persipura Jayapura, ini menyampaikan, akan mengajak seluruh Badan Pengurus Daerah (BPD) dan Badan Pengurus Cabang (BPC) untuk beraudiensi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Tujuannya, menyampaikan harapan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dibalik dominasi BUMN.
“Saya akan mengajak seluruh Badan Pengurus Daerah (BPD) dan Badan Pengurus Cabang seluruh Indonesia untuk audiensi dengan Pak Prabowo,” katanya.
Sejalan dengan rencana Gapensi, Tahun depan-2025, salah satu fokus pemerintah masih pada pembangunan infrastruktur. Itu diketahui setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp75,63 triliun yang salah satunya pembangunan infrastruktur berkualitas untuk peningkatan produktivitas.
Tentu ini menjadi peluang besar bagi pengusaha konstruksi dalam menjalin kolaborasi dengan pemerintahan baru dalam mengawal pembangunan infrastruktur nasional.
Sebagai persiapan, Gapensi telah menyertifikasi sebanyak 40 ribu badan usaha jasa konstruksi dengan insinyur ahli di dalamnya. “Jadi apa yang harus kita siapkan. Gapensi harus membuat pelatihan, bagaimana menjadi mandor yang baik, Helper yang baik, tenaga ahli yang baik, terus barulah kita sertifikasi,” terangnya.
Ia mengakui, pemerintah saat ini menargetkan sebanyak delapan juta insinyur sipil untuk mengcover seluruh pekerjaan infrastruktur di Indonesia, mulai dari tata kota, infrastruktur, hingga rencana untuk mengejar pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
Sebagai organisasi konstruksi tertua di Indonesia, Gapensi menawarkan kepada organisasi baru dalam mengusulkan kolaborasi dengan pemerintah lewat satu pintu. Hal ini untuk menghindari terpecahnya anggaran pemerintah dengan nilai yang kecil-kecil kepada perusahaan jasa konstruksi.
“Jadi asosiasi kita paling tua, asosiasi lain harus mengikuti. Kita yang memukul gendang, jadi mereka harus mengikuti gendang berbunyi. Kita ajak ngopi bareng, makan malam, dan dua bulan sekali bikin ngopi bareng asosiasi,” pintanya.
Rencana besar pemerintah untuk infrastruktur makin terang setelah Jokowi menunjuk Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, menjadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi Nasional Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sesuai aturan UU Nomor 2 Tahun 2024.
Ada sepuluh daerah dalam wilayah aglomerasi ini, yaitu Daerah Khusus Jakarta, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten Cianjur. (ali)
Tinggalkan Balasan